MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara sengketa Pilkada Barito Utara 2024 telah dibacakan pada Rabu (17/09/2025)  di Gd. MKRI 1 Lantai 2 dan dibuka pada pukul 10:30 WIB dipimpin oleh Hakim Dr Suhartoyo S.H.,M.H

Tim hukum pasangan calon nomor urut 2,Jimmy Carter–Inriaty Karawaheni, menyatakan penghormatan terhadap putusan MK namun tidak menutup kekecewaan mereka atas pertimbangan hukum yang dianggap tidak komprehensif.

Kuasa hukum Jimmy-Inry, M. Imam Nasef, SH., MH., menilai MK belum sepenuhnya menggali fakta persidangan dan bukti yang diajukan pihaknya.

Baca Lainnya :

• Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan, H Nurul Anwar Sampaikan Harapan untuk Indonesia
• Dengarkan Pidato Kenegaraan, Anggota DPRD, Gun Sri Witanto Tekankan Pentingnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Amanah UUD 45
• DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
• Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo
• Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih dan Swasembada Bawang Putih

“Ratusan bukti money politics yang kami ajukan seolah diabaikan begitu saja, tanpa ada pertimbangan yang proporsional. MK hanya terlihat mempertimbangkan bukti dari pihak terkait dan keterangan Bawaslu, tanpa menguji dengan bukti Pemohon,” tegasnya dalam keterangan tertulis.

Selain itu, pihak Jimmy-Inry menyoroti pengabaian MK terhadap dugaan praktik politik uang melalui pemberian honor relawan yang tidak tercatat dalam laporan dana kampanye.
Mereka menilai hal tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu di masa depan.

“Sikap permisif terhadap modus honor relawan justru bisa menjadi inspirasi bagi paslon lain untuk melegalkan money politics dalam pilkada mendatang,” lanjut pernyataan tersebut.

Namun meski kecewa, tim hukum Jimmy-Inry berharap MK ke depan lebih mengedepankan aspek keadilan substantif, sehingga benar-benar menjadi pengawal demokrasi yang bermartabat dan melindungi hak pihak yang dirugikan.

Sementara itu, kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1, Shalahuddin–Felik, Rahmadi G. Lentam, menyampaikan  bahwa putusan MK menjadi titik akhir dari perbedaan pilihan politik sekaligus awal bagi masyarakat Barito Utara untuk kembali bersatu membangun daerah.

“Pasca putusan MK ini adalah saatnya menyatukan kembali apa yang sempat terberai. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, karena semua adalah pemenang. Kita segenapnya bersaudara dan Insya Allah mengabdi untuk kepentingan rakyat,” ucap Rahmadi.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga ketertiban dan kelancaran proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara pada 6 Agustus 2025, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga yang tetap menjaga suasana damai.

 Dinamika politik pasca putusan MK di Barito Utara diharapkan dapat berakhir dengan semangat kedewasaan berdemokrasi dan persaudaraan demi kepentingan masyarakat luas.
( A)