- Menkop: Penempatan Manajer KDKMP untuk Pemerataan SDM di Seluruh Wilayah
- Meriahkan HUT ke-7, Kogabwilhan II Gelar Olahraga Bersama dan Aksi Sosial.
- Babinsa Ajak Warga Perkuat Keamanan dan Kerukunan Wilayah.
- Tradisi Korps, Kodim 0510/Tigaraksa Terima Warga Baru Letkol Inf Yudha Fuady Putra.
- Kodim 0506/Tgr Lalui Koramil Jajaran Salurkan Bantuan Air Bersih Paada Masyarakat.
- Apresiasi Wajib Pajak Teladan Bupati Blitar Rijanto Anugerahkan BliTaX Award 2026.
- Kodim 0808/Blitar Lakukan Droping Air Bersih Untuk Warga Sumberagung Panggungrejo.
- Fraksi DPRD Mulai Bedah RAPBD Barito Utara 2027, Arah Anggaran Jadi Sorotan
- Presiden Prabowo Minta Layanan BPJS Kesehatan Ditingkatkan, Antrean Pasien Harus Lebih Singkat
- Sambut Hari Kesaktian Pancasila, Petugas PPSU Bersihkan Monumen Pancasila Sakti
H. Nurul Anwar Dorong Penguatan Program Pro Rakyat dalam Pembahasan LKPJ 2025

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PKB, H. Nurul Anwar, menanggapi pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. pada Rapat Paripurna I Masa Sidang II, Ssnin (30/03/2026)
H. Nurul Anwar menegaskan pentingnya LKPJ sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia mengapresiasi sejumlah capaian yang tertuang dalam LKPJ, salah satunya penurunan angka kemiskinan dari 5,67 persen menjadi 5,52 persen. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif.
Selain itu, penurunan angka pengangguran menjadi 4,54 persen juga dinilai sebagai indikator membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah.
Namun demikian, H. Nurul Anwar mengingatkan bahwa capaian tersebut harus terus ditingkatkan lagi.
“Penurunan kemiskinan ini patut kita syukuri, tetapi upaya ke depan harus lebih maksimal agar hasilnya lebih signifikan dan merata,” katanya.
Ia juga menyoroti kenaikan pendapatan per kapita yang mencapai Rp52,7 juta, namun di sisi lain terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar program pembangunan benar-benar berkeadilan dan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat.
H. Nurul Anwar menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam pembahasan LKPJ, sehingga setiap program yang direncanakan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat Barito Utara.
(A)


.jpg)


.jpg)









