- Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan, H Nurul Anwar Sampaikan Harapan untuk Indonesia
- Dengarkan Pidato Kenegaraan, Anggota DPRD, Gun Sri Witanto Tekankan Pentingnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Amanah UUD 45
- DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
- Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo
- Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih dan Swasembada Bawang Putih
- Komisi II DPRD Barito Utara Dorong Setiap Desa Miliki Minimal 10 Hektare Kebun Desa
- Komisi III DPRD Fasilitasi Audensi Antara PLN Dengan Keluarga Korban Meninggal Tersengat Listrik
- Naruk Saritani Hadiri Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Barito Utara
- Anggota DPRD Hadir Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III, Pembahasan Kebijakan Anggaran Barito Utara Berjalan Lancar
- EDRR Indonesia 2026 Dorong Kolaborasi Global untuk Perkuat Ketahanan Bencana Nasional
H. Nurul Anwar Dorong Penguatan Program Pro Rakyat dalam Pembahasan LKPJ 2025

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PKB, H. Nurul Anwar, menanggapi pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. pada Rapat Paripurna I Masa Sidang II, Ssnin (30/03/2026)
H. Nurul Anwar menegaskan pentingnya LKPJ sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia mengapresiasi sejumlah capaian yang tertuang dalam LKPJ, salah satunya penurunan angka kemiskinan dari 5,67 persen menjadi 5,52 persen. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif.
Selain itu, penurunan angka pengangguran menjadi 4,54 persen juga dinilai sebagai indikator membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah.
Namun demikian, H. Nurul Anwar mengingatkan bahwa capaian tersebut harus terus ditingkatkan lagi.
“Penurunan kemiskinan ini patut kita syukuri, tetapi upaya ke depan harus lebih maksimal agar hasilnya lebih signifikan dan merata,” katanya.
Ia juga menyoroti kenaikan pendapatan per kapita yang mencapai Rp52,7 juta, namun di sisi lain terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar program pembangunan benar-benar berkeadilan dan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat.
H. Nurul Anwar menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam pembahasan LKPJ, sehingga setiap program yang direncanakan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat Barito Utara.
(A)













