MEGAPOLITANPOS.COM Kota Tangerang -Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan (STIH PAINAN) menggelar Seminar Nasional, kali ini mengambil tema Batasan Hak Imunitas Advokad Dalam Berprofesi. Kegiatan itu bertempat di Auditorium Justite STIH PAINAN, Jl Syech Nawawi Al Banteni, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Sabtu ( 2/9/23).

Pada seminar nasional episode ini, Perguruan Tinggi Hukum yang bertagline Ungul Beda Berkarkater itu menghadirkan nara sumber Guru Besar Bidang Ilmu Hukum dan Teknologi yakni, Prof. Dr. Elza Syarif, SH, MH dan Dr Rasman Habeahan, SH, MH Akademisi STIH PAINAN serta Moderator Dr Andhyka Muchtar, SH, M.Kn yang di hadiri ratusan audiens.

Baca Lainnya :

• Pupuk Subsidi Aman, Majalengka Tancap Gas Hadapi Kemarau Panjang MT II 2026
• Digitalisasi ASN Dipercepat, Majalengka Terapkan E-Kinerja BKN untuk Perkuat Transparansi
• BAZNAS: Kartini Bukan Seremoni, Tapi Gerakan Besar Pemberdayaan Perempuan
• Ketua Komisi III DPRD Majalengka : Perempuan Penopang Utama Peradaban Bangsa
• Ketua DPRD Tegaskan Musrenbang RKPD 2027 Jadi Arena Uji Gagasan, Majalengka Didorong Lebih Unggul

Ketua STIH Painan Dr. Muh Nasir, SH, M.Hum melalui  Kaprodi Pasca Sarjana, Dr Andyka Muchtar menjelaskan, bahwa kegiatan edukasi yang bertajuk seminar itu tentunya memiliki tujuan,  sebagai lembaga pendidikan yang berkonsentrasi di dunia hukum, maka kegiatan yang dilakukan pastinya terkait dengan persoalan hukum.

"Selain itu, ini adalah salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi, salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Nah kegiatan yang di lakukan hari ini bisa di kategorikan pengabdian masyarakat," terangnya Kepada Harian Tangerang Raya. 

Kemudian yang kedua, sambung Andyka, kegiatan seminar nasional tersebut di selenggarakan oleh mahasiswa Magister Hukum STIH Painan.

"Jadi sekedar informasi bahwa di STIH Painan ini sudah ada Prodi Magister Hukum nya yang konsentrasinya nanti masuk kepada hukum bisnis dan ke tata negaraan.  Kedepan insya Allah kegiatan - kegiatan kita lebih mengarah kepada hukum bisnis dan ketata negaraan," pungkasnya. ** (Nan)