MEGAPOLITANPOS.COM, Kabupaten Tangerang - Pasca dipersoalkan lantaran disebut - sebut belum mengantongi ijin, pembangunan Pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) diwilayah pasar Kemis, Kabupaten Tangerang tidak terlihat ada aktifitas.

Belum diketahui secara pasti, apa penyebab tidak adanya aktifitas pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) tersebut.

Berdasarkan pantauan dilokasi pada Selasa (12/9/2023), tidak ada satupun pekerja proyek pada pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) milik salahsatu penyedia layanan telekomunikasi ternama tersebut.

Baca Lainnya :

• Majalengka Gaspol PAD, Retribusi TKA Tembus Target 5,6 Miliar
• Baznas-Polres Sumedang Khitan Massal, 82 Anak Terbantu Warga
• Polres Majalengka Bongkar Jaringan Tembakau Sintetis, 1 Ditangkap
• LKPM Soroti RTRW Majalengka, Ancaman Nyata bagi Investor
• Bupati Majalengka Lantik 4 Pejabat, RSUD dan Investasi Disorot

Hal itu diperkuat dengan pengakuan salahseorang warga sekitar yang mengaku tidak ada aktifitas di lokasi proyek sejak Senin lalu.

"Ngga paham dah, dari kemarin sih ngga ada yang kerja," ujar salahseorang warga yang enggan dipublikasikan namanya kepada wartawan.

Menanggapi hal tersebut, Rizky Affandi Koordinator Gerakan Sipil Tangerang Raya  (GESTUR) mengaku akan terus mengawal proses pembangunan menara tersebut.

Ia menilai, dengan dihentikannya pekerjaan tersebut diharapkan kontraktor dapat terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi perijinan yang dibutuhkan.

"Kami berharap dengan dihentikannya pekerjaan pembangunan tower ini adalah wujud dari kesadaran kontraktor yang wajib menyelesaikan perijinan sebelum memulai proses pembangunan," ungkap Rizky.

Disisi lain, dirinya akan terus melakukan pengawasan atas pembangunan menara tersebut.

Hal itu dilakukan,  lantaran ia menduga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini instansi terkait terkesan tutup mata atas persoalan tersebut.

"Bagaimana mungkin proses pembangunan tower yang diduga belum berijin itu tidak diketahui oleh aparatur baik ditingkatan wilayah dan Kabupaten ?," Ungkap Rizky.

Dengan demikian, dalam waktu dekat dirinya mengaku akan melayangkan surat kepada dinas terkait untuk memastikan pemerintah daerah mendapatkan PAD dari proses perijinan pembangunan tower yang tengah menjadi polemik tersebut.

"Jika biasanya terdapat indikasi dugaan Bancakan berkemasan Koordinasi pada setiap tower, maka dari itu pada pembangunan (tower) dipasar Kemis ini harus jadi PAD dan kami memastikan akan menutup celah setiap koordinasi koordinasi yang mungkin terjadi," ungkap Rizky.

Selain itu, dirinya juga mengaku miris dengan kompleksnya birokrasi dalam menjatuhkan sanksi tegas terhadap pembangunan menara BTS yang diduga belum berijin tersebut.

"Secara teknis ini sudah diluar nalar, karena satpolPP seharusnya mempunyai kewenangan yang mutlak, buat apa mereka harus menunggu surat dari kedua dinas itu dan yang sudah pasti satpolPP memiliki PPNS, atuh mending pecat pecatin aja itu PPNs kalau cuma jadi beban APBD mah," ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang Agus Suryana dalam keterangannya terkesan melemparkan tanggung jawabnya terkait pembangunan menara tersebut kepada dua dinas teknis yakni Dinas Tata Ruang & Bangunan (DTRB) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Agus mengaku tidak berdaya dalam menjatuhkan tindakan tegas tanpa ada rekomendasi dari  DTRB dan DPMPTSP yang menyatakan bangunan tersebut tidak berizin.

“Kedua SKPD tersebut belum bersurat. Jadi kita Satpol PP belum bisa melakukan penindakan,” ucap Agus. ** (Nan)