MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Selama masa tenang sampai hari H pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Blitar mengintensifkan Patroli Politik Uang, di semua tingkatan mulai dari pengawas kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, hingga TPS.

Ida Fitria, ketua Bawaslu Kabupaten Blitar mengatakan di Kabupaten Blitar terdapat dua kecamatan yang masuk kategori rawan politik uang, yakni Garum dan Selopuro, namun patroli ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah se-Kabupaten Blitar.

"Untuk Bawaslu Kabupaten Blitar berkeliling ke wilayah bersama Sentra Gakkumdu. Dan kami instruksikan ke jajaran untuk patroli bersama setidaknya 2 kali sehari ke simpul - simpul masyarakat untuk pencegahan transaksi politik uang," kata Ida. 

Baca Lainnya :

• Pimpin HUT ke-81 TNI, Prabowo Ingatkan Prajurit Selalu Hadir untuk Rakyat
• Bank Jakarta Buka Peluang Duplikasi Program CSR Biodigester di Seluruh Wilayah
• Bupati Tangerang Tegaskan Pergantian Kepsek Harus Bawa Semangat dan Gagasan Baru Tingkatkan Pengelolaan Sekolah.
• Kaskogabwilhan II Pimpin Laporan Korps Rapor Kenaikan Pangkat Prajurit: Dorong Peningkatan Profesionalisme dan Tanggung Jawab.
• Gusmardi Bustami: Dari Order Menjadi Ekspor Nyata, Tantangan UKM Indonesia

Maraknya isu politik uang pada masa tenang di Kabupaten Blitar dalam dua hari terakhir ini, menjadi atensi Bawaslu Kabupaten Blitar. Selama masa tenang, seluruh kantor Pengawas buka selama 24 jam, dan siap menerima aduan serta laporan dari masyarakat.

Ida menambahkan,  pihaknya menugaskan panwaslu kecamatan untuk menyampaikan kepada jajaran pengawas kelurahan/ desa (PKD) dan pengawas TPS agar melakukan patroli pengawasan politik uang.

Ida menyebut, PKD dengan seluruh pengawas TPS melakukan patroli pengawasan di wilayah kerjanya secara bersama-sama mengelilingi desa.

Tidak hanya itu, mereka juga harus memakai atribut pengawas pemilu dan surat tugas. 

“Patroli pengawasan dapat ditekankan di titik-titik masyarakat/ tempat yang rawan terjadi praktik politik uang. Dengan mendokumentasikan kegiatan tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, para panwascam dan PKD diharapkan segera melaporkan secara berjenjang ke pengawas pemilu tingkat atasnya ketika ditemukan dugaan pelanggaran politik uang. Setelah itu, langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu untuk penindakannya.

Sementara itu, ditemui di sela sela patroli politik uang dari rumah ke rumah di Desa Jambewangi , Kecamatan Selopuro, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa (PPS) Panwascam Selopuro, Taufiqurohman mengatakan, patroli ini dilakukan selama masa tenang selama dua kali dalam sehari. Tentu patroli ini dengan melihat kondisi masyarakat yang sedang istirahat di rumah.

“Kami melakukan patroli, melakukan pengawasan dengan naik motor keliling desa bertemu warga dan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi, guna mencip- takan pemilu yang bersih dari politik uang serta pelanggaran lainnya,” ujar Taufiq. ** (za/mp/bws)