Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster per 26 Desember 2022 mencapai Rp4,8 triliun dan telah disalurkan kepada 1,39 juta debitur.

"Target kita Rp4,9 triliun dan sudah realisasi sekitar Rp4,8 triliun atau 96,7 persen penyerapannya," kata Teten pada acara "Refleksi 2022 dan Outlook 2023" di Jakarta, Senin 26 Desember 2022.

Meski baru diluncurkan, Teten menyebut capaian tersebut sudah cukup baik dan ia berkomitmen untuk bisa meningkatkannya.

Baca Lainnya :

• Kemenkop Fokus Perkuat KDKMP dan Tata Kelola Koperasi Nasional
• Kementerian UMKM Dampingi Usaha Menengah Menuju IPO melalui RISE TO IPO 2026
• Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Sulsel melalui Bursa Wirausaha Unggulan
• Usaha Laundry Tumbuh di Berbagai Daerah, Menteri UMKM Ingatkan Risiko Persaingan
• Tembus 3.000 Pelari, Sachrudin: Tangerang 10K Semakin Ramai dan Berdampak.

Terlebih penyaluran KUR Klaster memungkinkan setiap pelaku usaha mendapatkan pembiayaan hingga Rp500 juta per orang. "Ini jadi punya potensi untuk mendorong UMKM untuk meningkatkan kapasitasnya," katanya.

Lebih lanjut, Teten mengatakan dirinya dan Menko Perekonomian telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Jokowi agar penyaluran KUR Klaster pada 2023 bisa diperbesar.

Menurut dia, selain bisa mendorong kemitraan UMKM dengan usaha besar dan industri, porsi penyaluran KUR bagi UMKM masih sangat rendah.

"Kita masih sekitar 7 persen, kalau dibandingkan Vietnam, sekarang sudah 24,6 persen. Jadi ini Pak Presiden minta KUR Klaster diperbesar," katanya.

Teten mengaku masih harus menghitung lebih rinci angka penyaluran KUR Klaster tahun depan. Namun, ia meyakini KUR Klaster akan lebih diterima perbankan karena ada jaminan pasar dan harga sehingga potensi kredit macetnya sangat rendah.

"Mestinya penyalur KUR, perbankan itu, seharusnya tidak ada lagi handicap," katanya. Selain penyaluran KUR Klaster, Kemenkop UKM juga mencatat realisasi penyaluran KUR per Desember 2022 telah mencapai Rp360 triliun dari total KUR 2022 sebesar Rp373,13 triliun. Pada 2023, pemerintah mengalokasikan Rp460 triliun untuk KUR.

Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengatakan penambahan alokasi KUR menjadi Rp460 triliun pada 2023 salah satunya dilakukan untuk memberikan modal bagi pegawai yang terkena PHK dan beralih menjadi wirausahawan.

"Terkait PHK ini tentunya kita butuh modal. Modal ini bisa kita dapatkan salah satunya dari KUR," katanya.

Tidak hanya menyiapkan diri menjadi wirausahawan, KUR juga diharapkan bisa meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk persiapan karir selanjutnya.

Yulius menuturkan penambahan alokasi KUR juga dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi ke depan, terutama di tengah kondisi global yang memburuk. Alokasi KUR untuk mendorong perputaran ekonomi juga dibutuhkan di kondisi saat ini di mana Indonesia tengah beranjak dari pandemi menuju endemi.

"Dengan pertumbuhan global sebesar 2 persen, kita cukup baik, 5 persen. Ini tertolong dua hal, yaitu konsumsi, di situlah UMKM akan kita dorong untuk melakukan konsumsi dan kedua, kita tertolong ekspor kita," katanya.(AS)