- Jakarta Fair Kemayoran 2026 Jadi Pusat Perayaan HUT Jakarta dengan Ragam Hiburan Istimewa
- Ketum PRI Lantik Pengurus Samudra, Perkuat Peran Santri dalam Pembangunan Bangsa
- Pasangan Muda Indonesia Bersinar di Macau Open 2026, BNI dan PBSI Petik Hasil Pembinaan Jangka Panjang
- KUR Rp40 Miliar Digelontorkan ke NTB, Dorong UMKM dan PMI Naik Kelas
- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Fraksi PSI Lakukan Kegiatan Reses ke-3
- PENAS XVII Jadi Pintu Kolaborasi dan Inovasi bagi Pertanian Barito Utara
- Pemkab Tegaskan Komitmen Barito Utara Dukung Kemandirian Pangan Nasional di PENAS XVII Gorontalo
- Clarks Flagship Store Blibli : Menjamin Keaslian Produk Dan Koleksi Lengkap
- KAI Gandeng Komunitas Kampanyekan Keselamatan serta Ajak Masyarakat Disiplin di Perlintasan
- Target Pertahankan Gelar Juara Umum Pepaperda, Sachrudin Siap Berikan Bonus
Bupati Asahan Kembali Terima Penghargaan Opini WTP

Keterangan Gambar : Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyerahkan penghargaan Opini WTP kepada Bupati Asahan, H. Surya, BSc dalam Rakor Pemerintah Daerah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Kamis (3/11/2022).
MEGAPOLITANPOS.COM., Asahan – Bupati Asahan H. Surya, BSc kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam Rakor Pemerintah Daerah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah 2022 di Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin Kediaman Dinas Gubernur Jalan Jend Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (3/11/2022). Dalam kegiatan tersebut turut hadir diantaranya Pangdam I/BB, Kajati Sumut, perwakilan Unsur Forkopimda lainnya dan para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumut.
Dalam data yang dipaparkan, Gubernur memperlihatkan sejak 10 tahun terakhir jumlah pemerintah daerah yang meraih opini WTP beragam, ada yang naik dan ada juga yang sempat mengalami penurunan. Menurut Gubernur, raihan 5 kali opini WTP berturut oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Utara bukan sesuatu yang perlu dimaknai secara berlebihan. Mengingat hal itu sudah berlangsung sejak 2012 lalu, dimana seharusnya menjadi bahan evaluasi selama hampir satu dekade untuk menyempurnakan laporan keuangan. Apalagi jika makna dari capaian itu prinsipnya adalah kewajaran.
Lebih lanjut, Gubernur mengatakan, dengan kesesuaian format pengelolaan dan laporan keuangan berdasarkan aturan, tentu langkah selanjutnya adalah menyelaraskannya dengan implementasi dalam menyejahterakan masyarakat. Sehingga ada evaluasi dan membuat satu daerah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.
Baca Lainnya :
- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Fraksi PSI Lakukan Kegiatan Reses ke-3
- Target Pertahankan Gelar Juara Umum Pepaperda, Sachrudin Siap Berikan Bonus
- Kapolri: Ziarah ke Makam Bung Karno Sebagai Bentuk Penajaman Presisi Polri
- Hari Lingkungan Hidup 2026: Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Aksi Nyata Penanaman Pohon
- Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
“Jadi kalau sudah rambu-rambu itu kita patuhi, kita jaga, tak akan kita ditangkap KPK. Pertama pengadaan barang dan jasa, kedua jangan jual beli jabatan, ketiga jangan gratifikasi, jangan suap, dan jangan ada penggelembungan (anggaran). Kalau ini berjalan, semua kita mendapatkan WTP, paling tidak kita sudah pada jalurnya, baru nanti implementasinya kita jaga,” pungkasnya.
Selanjutnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho menyampaikan bahwa tema rakor ini adalah “Akuntabilitas Laporan Keuangan, Tingkatkan Kinerja, untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat". Karenanya, melalui kegiatan tersebut pihaknya mengharapkan dapat membuka wawasan sekaligus pemahaman yang komprehensif tentang apa itu akuntabilitas keuangan dan kinerja.
“Sehingga, terwujud satu kesatuan langkah dan sinergi kepada seluruh pengelola keuangan baik itu APBN maupun APBD, karena lingkupnya adalah keuangan negara. Sehingga penguatan secara akuntabilitas ini perlu secara berkesinambungan terus kita tingkatkan agar pengelolaan keuangan negara dapat berkontribusi secara nyata untuk pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, capaian ini merupakan kali kelima bagi Kabupaten yang berada pesisir Selat Malaka tersebut berhasil mempertahankan Opini WTP tersebut secara berturut-turut sejak 2017. Atas keberhasilan tersebut, Bupati Asahan H. Surya, BSc dalam keterangannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif, sehingga diperoleh hasil yang sangat memuaskan yakni opini WTP.
“Raihan ini merupakan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan. Terima kasih kepada seluruh pihak dan aparatur yang berperan aktif, sehingga Pemkab Asahan memperoleh Opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut," ungkap Bupati usai menerima penghargaan.
Namun, Bupati tetap berharap agar seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan setiap program pembangunan, dengan tetap mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Saya berharap kita tetap melaksanakan tugas dengan tetap berpedoman kepada prinsip 3T (Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, dan Tertib dalam menjalankan tugas) dan selalu berusaha untuk melaksanakan anggaran dengan sebaik mungkin demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter,” pungkas Bupati yang dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kadis Kominfo, Ka. BPKAD, Kabag Umum dan Kabag Protokol. (DS)

















