DPRD Kabupaten Blitar Nilai Kinerja Eksekutif Masih Banyak Masalah - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

DPRD Kabupaten Blitar Nilai Kinerja Eksekutif Masih Banyak Masalah

Berita Daerah
dprd kabupaten blitar nilai kinerja eksekutif masih banyak masalah
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar

MEGAPOLITANPOS.COM Blitar- DPRD Kabupaten Blitar menggelar sidang paripurna lanjutan LKPJ Bupati Blitar 2019, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi di DPRD Kabupaten Blitar Selasa tanggal 7 Juli 2020 di ruang sidang DPRD.

ada dua topik pembahasan dalam acara ini, pertama mengenai LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2019, dan yang ke dua merupakan topic utama adalah masalah tukar guling tanah asset Pemerintah Kabupaten Blitar di Kelurahan Kaweron yang akan di tukar dengan tanah asset milik Rs. An-Nissa, dan masalah kedua ini dalam acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Blitar kususnya dari frkasi gabungan Gerakan Pembangunan Nasional ( GPN ) dalam pandangan umum nya menolak rencana tukar guling tersebut.

Mujib dari partai Gerindra selaku juru bicara frkasi GPN yang terdiri dari partai Gerindra, P3, Partai PKS, dan partai Nasionalis Demokrasi (Nasdem) usai rapat ditemui para awak media mengatakan, atas rencana tukar guling tanah asset Pemkab dengan RS Anissa, penolakan tukar guling tersebut karena lembaga Legislatif masih trauma dengan Pekerjaan Rumah tukar guling tanah di desa Jatilengger kecamatan Ponggok yang hingga sekarang ini masih belum kelar, inilah yang menjadi dasar DPRD menolak tukar guling tanah di Kelurahan Kaweron Talun.

"Kami dari Fraksi kowalisi GPN tidak ingin masalah tukar guling ini menjadi masalah lagi, kami melakukan evaluasi kinerja Eksekutif yang masih sarat masalah terutama pada tahun angggaran 2019," Kata Mujib.

Mujib menekankan dalam kinerja Pemerintah daerah kami selain menyoroti kinerja Eksekutif fraksi ini juga memberikan sumbang sih pemikiran terhadap kemajuan dn perkembaangan pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar, kami menyoroti kinerja eksekutif tahun 2019 pada kantor Dinas PUPR,banyak masalah seperti soal perencanaan pembangunan,proses lelang soal pelaksanaan pembangunan, mundur nya proses lelang, proses pengawasan,dan saat pelaksanaan, sehingga banyak pekerjaan yang terpaksa pelaksana proyek harus diputus kontrak.

"Ini menandakan bahwa system kerja yang kurang bagus di lembaga OPD tersebut,ini yang harus kita soroti demi kemajuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar ke depan," tandasnya.

Selanjutnya Mujib dalam pandangan fraksi siang itu juga menyebut masalah investor yang masuk di Kabupaten Blitar yaitu peternakan sapi perah PT Green Filed dan pabrik gula PT Rejoso Manis Indo, dalam hal ini masih banyak masalah juga yang belum diselesaikan dan masih membawa dampak lingkungan pencemaran sungai akibat limbah yang tidak di kelola dengan baik, arti nya analisa dampak lingkungan (Amdal pengelolaan limbahnya ternyata di lapangan sangat meresahkan warga sekitar juga Amdal Lalin yang mengganggu arus lalunitas yang menimbulkan kemacetan.

"Investasi sangat diharapkan, sehinga memberikan dampak positif, membuka lapangan pekerjaan masuk nya investor yang diharapkan ada nilai tambah bagi masyarakat sekitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar, jangan justru investor ini banyak menyisakan masalah,” Tegas Mujib.

Selain itu fraksi Gerakan Pembangunan Nasional juga mempertanyakan terkait pembangunan dan perijinan yang dimiliki oleh perusahaan berskala internasional seperti usaha peternakan sapi perah PT Green Field di desa Ngadirenggo.

"Masalah yang ternyata hingga sekarang belum ada laporan progress repot tentang penanganan limbah PT Green Field perlu dipertanyakan proses perijinan nya apakah sudah melalui proses dengan benar, masalah limbah tersebut pemerintah daerah harus nya turun langsung melakukan pengecekan di lapangan jangan hanya mau menerima laporan saja," Imbuh Mujib.

Selanjutnya kepada Bupati Blitar pihak nya juga minta agar melakukan penegakan aturan perda, jangan ada kesan tebang pilih, aturan atau undang undang terkesan hanya berlaku tegas untuk pengusaha kecil, sedangkan untuk pengusaha besar ada semacam kelonggaran, peraturan hanya tajam ke bawah akan tetapi tumpul keatas.

"Menurut kami banyak yang harus dilakukan pembenahan dalam tata kelola system perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar, termasuk juga kami pertanyakan masalah perijinan hotel Green Mansion yang disinyalir ada masalah soal perijinannya kita tunggu bagaimana nanti jawaban Bupati nanti dalam rapat berikut nya ," Pungkas Mujib.(ZA)

IMG-20200717-WA0141

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top