Penanganan Corona, Anggaran Pembangunan 4 OPD Kabupaten Blitar Dirasionalisasi - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Penanganan Corona, Anggaran Pembangunan 4 OPD Kabupaten Blitar Dirasionalisasi

Berita Daerah
penanganan corona anggaran pembangunan 4 opd kabupaten blitar dirasionalisasi
Pranoto

MEGAPOLITANPOS.COM Blitar-Menindak lanjuti Instruksi Presiden Joko Widodo, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo dan bagian Umum Protokol Kabupaten Blitar.

Rapat kerja dimaksud adalah untuk pembahasan peralihan anggaran pembangunan di Kabupaten Blitar, untuk penanganan, pencegahan penyebaran virus corona, Kamis (09/04/2020).

Panoto selaku Sekertaris Komisi III kepada Wartawan menyampaikan, dari pelaporan yang disampaikan oleh 4 OPD ini, masing masing anggaran pembangunan fisik dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dipangkas Rp4 milyar, dan Rp11,8 milyar dari Dinas Permukiman Perumahan Rakyat.

"Dengan pergeseran nggaran tersebut agar penanganan Covid –19 bisa lebih maksimal," kata Panoto.

Dua Dinas yang lain seperti Kominfo rasionalisasi anggaran Rp840 juta, sedang dari Bagian umum dan perlengkapan sebesar Rp3,9 milyar.

Menurut Sektetaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, rapat kerja dimaksudkan agar komisi III mengetahui dan dapat penjelaskan dari Dinas Mitra kami dimana kita ingin tahu permasalahan penaganan Covid -19, baik dari segi program dan dari sisi Anggaran.

Lanjut Panoto dengan mendegar penjelasan dari mitra DPR agar memperoleh penjelasan bahwa akan ada rasionalisasi anggaran untuk mendukung program program penanganan Covid -19 maupun dampak nya dan ini nanti akan di kelola oleh eksekutif.

karena kita tidak tahu kapan penanggulangan Virus Corona ini dapat di tanggulangi maka kita juga minta kepada Dnas Dinas tersebut untuk benar benar mempersiapkan dan mengantisipasi mana anggaran yang belum terlalu penting belum urgen jangan dulu dilaksanakan tetapi kalau untuk kepentingan masyarakat tetap dilaksanakan.

Disinggung tentang Dana Alokasi Kusus (DAK ), sesuai Surat Edaran ( SE ) Menteri Keuangan baik yang belum di mulai maupun yang sedang di laksanakan sebelum kegiatan fisik harap untuk di hentikan dahulu.

"Kalau kita tidak patuh dengan Pemerintah Pusat berakibat nanti tidak baik buat Pemerintah kita," pungkasnya.(za)


Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top