Dana Desa Baru Cair 13 Persen, Padat Karya Tunai Terancam Gagal. KemendesPDT Harus Bertanggungjawab - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Dana Desa Baru Cair 13 Persen, Padat Karya Tunai Terancam Gagal. KemendesPDT Harus Bertanggungjawab

Hukum
dana desa baru cair 13 persen padat karya tunai terancam gagal kemendespdt harus bertanggungjawab
Presiden Jokowi

MEGAPOLITANPOS.COM (Jakarta) -- Seiring dengan munculnya sebuah fakta bahwa Dana Desa baru tersalurkan 13 persen dari total Rp72 Triliun.
Menjadikan salah satu program unggulan yakni Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terancam gagal total.
Ini jelas sangat merugikan masyarakat Desa yang saat ini terjadi Pandemi Virus Corona.

Demikian rangkuman diskusi terbatas di kantor Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Sebagaimana diberitakan, Pemerintah tahun ini menganggarkan penyaluran dana desa sebesar Rp 72 triliun. Namun yang tersalurkan hingga Maret 2020 baru 13%-nya atau sebesar Rp 9,3 triliun.

Secara prinsip, PKTD diluncurkan untuk implementasi nyata di tengah masyarakat desa guna menaikkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi perdesaan yang diharapkan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

Hal ini menimbulkan kegeraman tersendiri bagi Presiden Jokowi, yang sudah "wanti-wanti", atau menganjurkan secara khusus, terhadap Kementrian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KemendesPDT).

Presiden sendiri dari awal 2020 sudah beberapa kali meminta Kemendes PDT agar program padat karya ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran. Selain itu harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin. Pada pengangguran, pada yang setengah menganggur. Bahkan upahnya bisa diberikan setiap hari atau sekurang-kurangnya seminggu sekali.

Dalam diskusi tersebut, Yohanes S Widada, selaku pemerhati perdesaan yang juga pemimpin umum _Koran Wisnu_ (menjaga desa dan mengawal pembangunan pedesaan), sangat menyayangkan kelambanan pencairan ini bisa terjadi.

Padahal Dana Desa itu menjadi stimulus utama stabilisator ekonomi nasional yang bersumber dari daya tahan perekonomian pada level desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam segala bidang.

Di tempat yang sama, Sekjen AWDI Ali Nasrullah Ramadhan menyatakan, bahwa KemendesPDT harus bertanggungjawab dan segera membuat akselerasi atas permasalahan ini, guna solusi dan jalan keluar.

Mengingat saat ini semua anggaran negara, difokuskan pada penanganan Wabah Penyebaran Virus Corona di seluruh wilayah.
Jika desa desa menyatakan bahwa wilayahnya bersih dari Virus Covid19,maka secara nasional akan memudahkan proses pembatasan sosial berkala besar yang saat ini menjadi anjuran kementerian kesehatan, berdasar Undang Undang Karantina Kesehatan. (anr.jw001)

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top