Kantor Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tutup, Ini Tanggapan Dosen FH UNPAM - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Kantor Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tutup, Ini Tanggapan Dosen FH UNPAM

Kab Tangerang
kantor kecamatan panongan kabupaten tangerang tutup ini tanggapan dosen fh unpam
Bener tutup

MEGAPOLITANPOSCOM, Kabupaten Tangerang-Kantor Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang tutup sampai batas waktu yang belum diketahui, mendapat tanggapan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang UNPAM, Jumat (03/04/2020).

Suhendar dosen Fakultas Hukum UNPAM mengatakan seharusnya kantor layanan publik tidak boleh tutup apapun alasannya, kalaupun saat ini sedang ada wabah virus corona, sehingga Pemerintah menginstrusikan kerja di rumah, tetapi layanan umum seharusnya tetap buka.

"Pelayanan harus tetap buka, ASN yang bekerja bisa secara bergilir, dan ada langkah langkah prosedurnya yaitu menjaga jarak dan memakai masker, serta sediakan tempat untuk mencuci tangan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak tutup total," ujarnya.



Menurut Suhendar kalau spanduk yang tertulis di depan pintu gerbang Kecamatan Panongan tersebut benar yaitu 'Kecamatan Panongan Tutup Sampai Batas Waktu Yang Tidak Ditentukan', instruksi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini adalah instruksi Bupati Tangerang menjadi lucu.

Dalam pantauan di lapangan, saat wartawan bertanya kepada seseorang yang ada di halaman masuk Kecamatan Panongan mengatakan, warga yang ada keperluan mengurus surat untuk menitipkan di ruang Trantib, dan warga diminta meninggalkan no handphone, nanti akan dikabari ke petugas yang bersangkutan.

Dalam hal lain Suhendar juga menyoroti kinerja PPATS Kecamatan Panongan yang dianggapnya tidak mempunyai standart pelayanan yang baku.

"Tidak ada papan pengumuman berkas yang harus dilengkapi apa saja secara baku, dan biaya proses pembuatan AJB, sehingga masyarakat yang hendak mengurus pembuatan AJB menjadi bingung," ujarnya.

Suhendar juga mengatakan, untuk biaya resmi 1 % dari nilai transaksi, seharusnya hanya pihak Kecamatan yang berhak, untuk Waris dan hibah 0 %. Yang kena adalah transaksi jual beli.

"Tetapi pada kenyataannya adalah pihak Desa pun mengutip yang 1% dari transaksi jual beli," hal tersebut sudah menyalahi aturan," pungkasnya.

Seorang warga Kecamatan Panongan yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan kepada wartawan mengatakan, ia telah memproses AJB di Kecamatan Panongan dari bulan Januari 2020, tetapi hingga sekarang belum jadi.

"Secara administrasi sudah lengkap, seharusnya dalam kurun waktu 14 hari kerja sudah jadi, tetapi sampai saat ini belum jadi," keluhnya kepada wartawan.Jhn

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top