Diduga Gunakan Tanah Milik Negara Untuk Komersil, Perusahan Cargo Telah Menabrak Aturan - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Diduga Gunakan Tanah Milik Negara Untuk Komersil, Perusahan Cargo Telah Menabrak Aturan

Kota Tangerang
diduga gunakan tanah milik negara untuk komersil perusahan cargo telah menabrak aturan
PT MJP

MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang - Diduga PT. Mitra Jayakarta Persada (MJP) telah mengunakan tanah milik negara dibibir sungai Cisadane untuk kepentingan komersial sebagai lahan parkir perusahaan Cargo.

Dari Pantauan wartawan di lapangan, PT. Mitra Jayakarta Persada (MJP), yang beralamat Jalan Marsekal Suryadharma RT.05 RW.04 Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Disinyalir sudah tahunan menggunakan lahan tanah milik negara untuk komersil (Parkir, Red.) Perusahan Cargo tersebut telah menabrak aturan dan undang-undang. Diduga belum mengatongin miliki Dinas PUPR (B2SDA) izin dari pihak Pemerintah Daerah, untuk penggunaan lahan negara.

Pemerhati Pemerintah, Tata Ruang Kota dan Masyarakat. San rodi menjelaskan. Adanya dugaan PT. Mitra Jayakarta Persada (MJP). Telah mengunakan lahan milik negara tanah tidur dibibir sungai cisadane, telah dijadikan lahan parkir oleh salah satu perusahaan MJP cargo.

"Luas lahannya, kita belum tahu hanya pihak MJP dan UPT Balai besar sungai yang mengetahuinya. Malah kita menduga pihak Perusahan Cargo (MJP, Red.) belum meminta izin Ke Balai Besar Sumber Daya Air (B2SDA) Propinsi Banten," ungkap San Rodi akrab disapa Bang Kucay, Kamis (02/04/2020).



Lanjutnya, Ia menilai lahan tanah negara yang digunakan untuk tempat parkir oleh perusahan jelas komersil, kepentingan pribadi perusahaan, lantaran melanggar Undang-undang dan melabrak aturan. Apalagi bila pihak MJP benar-benar belum melakukan koordinasi atau izin ke Balai Besar Sumber Daya Air (B2SDA) Provinsi Banten dan pihak Pemerintah Daerah.

"Saya yakin pihak B2SDA pun, tidak akan memberikan izin Lahan tersebut, karena regulasinya apa?. Kecuali buat kepentingan sosial dan masyarakat, nah ini komersil. Artinya pihak MJP Cargo jelas telah mengunakan atau menyerobot lahan milik negara dengan Ilegal," katanya.

Kendati demikian, PT. MJP Cargo jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah No 25/1991 Tentang Sungai, yang mengatur perlindungan terhadap bantaran Kali atau sungai. Lalu UU No 11/1974 Tentang Pengairan lalu digantikan dengan UU No 7/2004 Tentang Sumber Daya Air. PP No 38/2011 tentang Sungai, yang menegaskan jarak dari bibir sungai harus berjarak 20 meter dari bangunan dan tidak boleh mengunakan lahan negara.

Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait. (amr)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top