PSI tidak yakin Pemprov mampu memastikan pelaksanaan PKL di Trotoar dapat berjalan dengan baik - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

PSI tidak yakin Pemprov mampu memastikan pelaksanaan PKL di Trotoar dapat berjalan dengan baik

DKI Jakarta
psi tidak yakin pemprov mampu memastikan pelaksanaan pkl di trotoar dapat berjalan dengan baik
Anggota Dewan DKI dari F PSI Eneng Melianasari

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Dalam siaran persnya,Eneng Malianasari, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, yang akrab disapa Mili, mempertanyakan rencana Pemprov DKI untuk melegalisasi PKL berjualan di trotoar. 27/01/2020

“Sampai saat ini kita belum tahu konsep penataan PKL yang diusulkan Pemprov seperti apa. Padahal, ini penting supaya kita bisa evaluasi,” kata Mili.

Mili melanjutkan sedari awal kegiatan revitalisasi trotoar tidak ada bicara soal akomodasi PKL. Tetapi, untuk mendorong warga Jakarta beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

“Saya menghimbau agar legalisasi PKL ini jangan sampai membuat pemenuhan hak pejalan kaki, yang jadi tujuan utama dari revitalisasi trotoar, justru dikorbankan,” tegasnya.

Mili sendiri tak yakin Pemprov dapat melaksanakan penataan PKL dengan baik. Terkait hal ini Pemprov sempat menjelaskan bahwa PKL hanya diizinkan berjualan di Trotoar yang lebarnya 5 meter dan dibatasi hanya pada jam operasional tertentu saja.

“Kalaupun nanti ada pengaturannya, saya pesimis pelaksanaannya bisa optimal. Selama ini, trotoar yang ada PKL selalu terlihat semrawut. Ini menunjukkan pengaturan apapun akan sulit menertibkan PKL,” ucap Mili.

Banyak kasus menunjukkan bahwa ketika PKL diizinkan berjualan, trotoar pun beralihfungsi jadi pasar. Akibatnya ruang bagi pejalan kaki pun menjadi sangat terbatas. Pejalan kaki dipaksa berjalan di jalan raya, sehingga membahayakan keselamatan pejalan kaki.

Mili menambahkan kritiknya ini bukan karena ia tak mendukung pengembangan usaha kecil. Malah sebaliknya, usaha kecil harus terus didorong dan difasilitasi sebagai aktivitas ekonomi rakyat.

“Saya sangat mendukung upaya pengembangan usaha kecil. Tapi, tidak dengan cara seperti ini. Rencana ini justru bisa berpotensi menyulitkan pelaku PKL sendiri. Sebab, ada klausul dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, pasal 274 dan 275, yang memberi ancaman pidana dan sanksi kepada pihak yang menggunakan trotoar untuk keperluan pribadi sehingga menganggu pejalan kaki,” rinci Mili.

Bagi Mili, aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil perlu jadi perhatian. Karena bisa saja ketidakpastian hukum ini menghambat dan menjadi bumerang bagi usaha PKL.

“Akan lebih bermartabat kalau Pemprov menyediakan lokasi binaan khusus untuk pembinaan PKL. Caranya, bisa dengan mendayagunakan aset lahan Pemprov yang belum termanfaatkan,” ujarnya.

Dengan adanya lokasi binaan PKL, menurut Mili akan lebih mudah bagi Pemprov melakukan pendataan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan limbah PKL.

“Saya berharap Pemprov DKI tidak sekedar merumuskan kebijakan yang terlihat pro rakyat kecil. Supaya kebijakan tidak bersifat reaksioner, tapi lebih substantif agar masalah dapat terselesaikan,” tutupnya.

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top