Anggota DPRD PSI Jakarta Tolak PIN Emas - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Anggota DPRD PSI Jakarta Tolak PIN Emas

Politik
anggota dprd psi jakarta tolak pin emas
Partai Solidaritas Indonesia

MEGAPOLITANPOS.COM: Jakarta-Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta menolak pin emas yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Menurut PSI Jakarta, ada persoalan yang lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif.

“Pengadaan pin emas untuk anggota legislatif tidak berpengaruh secara substantif kepada kinerja DPRD ke depan. Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat,” ujar anggota DPRD Terpilih PSI, Idris Ahmad.

Menurut Idris, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas. Ia menyarankan agar pin yang diberikan dapat dibuat dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah.

“Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?” jelas Idris.

PSI Jakarta telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti.

“Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain. Sebetulnya, perlu atau tidaknya pengadaan seperti pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta,” tegas Idris.

Idris juga mengingatkan pentingnya pembahasan anggaran daerah yang harus dilakukan dengan serius. Hal ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi Idris dan anggota DPRD Terpilih PSI lainnya untuk lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak substantif.

Selain itu, Idris mengajak kepada masyarakat Jakarta untuk terus memantau proses pembuatan anggaran yang sedang berlangsung. Selain APBD-P 2019 senilai 86,9 triliun rupiah, ada juga pembahasan kebijakan umum anggaran APBD 2020 senilai 96 triliun rupiah yang sedang dibahas secara paralel. Kedua pembahasan ini dikebut selesai hanya dalam hitungan hari menjelang akhir masa jabatan DPRD 2014-2019.

“Kami mempertanyakan kualitas pembahasan anggaran di DPRD selama ini yang dikerjakan secara terburu-buru dan tidak transparan. Apalagi, total yang dibahas nilainya ratusan triliun rupiah. Seharusnya isu pin emas ini dapat kajian yang mendalam sejak awal tahapan pembahasan, terlebih ini tidak tepat sasaran dan tidak berorientasi pada kepentingan umum,” tutup Idris.

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top