Waspada, Pemberian Obat Kadaluarsa Bisa Terjadi Lagi, Jika Puskesmas Tidak Paham Regulasi - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Waspada, Pemberian Obat Kadaluarsa Bisa Terjadi Lagi, Jika Puskesmas Tidak Paham Regulasi

Opini Warga
waspada pemberian obat kadaluarsa bisa terjadi lagi jika puskesmas tidak paham regulasi
Relawan Kesehatan Indonesia

MEGAPOLITANPOS.COM: Jakarta- Kasus Pemberian obat kadaluarsa kepada pasien bisa terjadi lagi, seperti di Puskesmas Kamal Muara, Jakarta Utara. Dalam Release yang kami terima dari Relawan Kesehatan Indonesia mengungkapkan sebagai berikut:

Dinkes DKI Era Kini Dalam Menyikapi Pemberian Obat Kadaluarsa Kepada Pasien Di Puskesmas Kamal Muara :

1. Kasus Pemberian Obat Kadaluarsa Oleh Puskesmas Kamal Muara dalam keterangan pada media pihak puskesmas menyatakan obat tersebut terselip sehingga terdistribusikan kepada pasien.

Padahal dalam standarisasi Pelayanan Farmasi Di Puskesmas ada aturannya yaitu permenkes No. 74 Thn 2016, Pasal 3 ayat 3 dan pasal 5. Terkait dengan Standar Kontrol Penerimaan Obat Dan Pencatatan Tanggal Kadaluarsa serta cara penyimpanan dan pendistribusian ke pasien. (FIFO dan FEFO) *Tidak Paham Regulasi*

2. Dalam kasus pemberian obat kadaluarsa kepada warga, Dinkes lebih pada menjadi PEMADAM KEBAKARAN ketimbang melakukan evaluasi terhadap pengawasan pelayananan farmasi di Puskesmas.

Dinkes hanya berusaha bagaimana kasus ini tidak berdampak buruk pada pasien yang melaporkan kasus ini ke kepolisian. Dinkes tidak awareness terhadap warga lain yang mungkin juga mengkonsumsi obat kadaluarsa tersebut untuk dapat diantisipasi jika menimbukkan dampak buruk. Jadi jangan hanya fokus pada korban yang melaporkan kasus ini ke ranah hukum tapi juga bagaimana secara transparan melakukan investigasi terhadap obat kadaluarsa yang diberikan kepada pasien oleh puskesmas Kamal Muara.

Mengingat dampaknya akan buruk sekali pada kesehatan warga yang mengkonsumsi obat kadaluarsa.

Dan sanksinya tidak cukup hanya memberikan teguran atau pencopotan terhadap pelaku. Apalagi dalam UU No.36 Thn 2009 Pasal 197 ada sanksi hukum pidananya yaitu penjara 10 tahun dan denda Rp 1 Milyar. *Tidak Peka Terhadap Preventif Kepada Warga Lain Yang Juga Mungkin Diberikan Obat Kadaluarsa Tersebut Dan Tidak Paham UU Kesehatan*

3. Puskesmas di DKI diklaim sudah standar ISO, sehingga menjadi sebuah pertanyaan kok bisa obat kadaluarsa terdistribusi kepada pasien...bukankah ada SPO Farmasi Di Puskesmas ? Kok bisa obat kadaluarsa lolos dan terdistribusi..? Dinkes harus mengevaluasi apakah SPO Farmasi di semua puskesmas berjalan dengan baik ? Kalau iya artinya ada indikasi pemalsuan spesifikasi pembelian obat tersebut, dimana pengadaan obat dilakukan dengan membeli obat yang harga murah karena tanggal kadaluarsanya berjarak pendek pada saat dilakukan pembelian. Sehingga ada selisih harga dan selisih harga ini jadi keuntungan oknum yang melakukan kecurangan dalam pengadaan obat.

Dengan kondisi diatas apakah warga DKI masih bisa berharap untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di DKI bakal optimal ?


KPN REKAN INDONESIA
Agung Nugroho, Ketua Nasional
Ervan Purwanto, Sekretaris Nasional.
Ali Lubis, SH.
Kabid Advokasi Hukum

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top