LSM Peduli Geruduk Kantor Bank BPRS - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

LSM Peduli Geruduk Kantor Bank BPRS

Berita Daerah
lsm peduli geruduk kantor bank bprs
LSM Peduli geruduk Bank BPRS

MEGAPOLITANPOS. Com-Sumenep
Bank BPRS telah menjadi sebuah Bank transaksi liar dalam kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Anom antara PT Maje dengan Pemda Sumenep yang telah ikut membiayai PT Maje selaku Investor, Kamis (19/06/2019).

Tadi pagi Kamis (19/06/2019) Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli menggeruduk Kantor Bank BPRS Kabupaten Sumenep yang dianggapnya Bank BPRS telah melanggar Permendagri.

Dalam aksi unras koalisi LSM menaldatangi Kantor Bank BPRS Sumenep mempertanyakan akan Pembangunan Pasar Anom Blok A Kabupaten Sumenep, Madura.

Sementara Junaidi Koordinator Koalisi LSM menyampaikan kepada pihak BPRS yang telag membantu sekaligus membiayai PT Maje selaku Investor dengan menambahkan menyertakan modal Pemda Sumenep ke Bank BPRS sebesar Rp 23.300.000.000,00 berdasarkan SPD2/16267/SP2D LS pada 30/Desember 2014.

" Penyertaan modal tersebut menurut Junaidi jelas jelas telah melanggar Pasal 75 peraturan No 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dan jumlah yang disertakam pada tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan oleh peraturan daerah tentang Pernyataan Modal," ungkapnya.

Hal ini jelasnya Bank BPRS Kabupaten Sumenep telah melanggar No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan daerah jo Permendagri No 21 tahun 2011 perubahan Permendagri No 13 tahun 2006 dengan pasal 71 ayat (7) dan (8) tentang Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila sejumla yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Apabila PT Maje menjual belikan Pembangunan Pasar Anom Blok A kepihak pedagang yang berdampak kebakaran pada tahun 2002 lalu.

"Diketahui dalam Permendagri No 17 tahun 2007 bahwa pedoman dan teknis Pembangunan milik daerah yang ada pada pasal 41 ayat (2) yang salah satunya tidak menjaminlan menggadaikan maupun memindatangankan pada objek bangunan serah," rinci Junaidi.

Seperti hal yang dijelaskan Direktur Bank BPRS Sumenep Novi mengatakan dengan diplomatis jika ada temuan pelanggaran setidaknya di uji lebih dahulu secara hukum, karena hal ini saya bukanlah ahli hukum, dengan hal ini saya pribadi sedang belajar hukum.

"Sedangkan transaksi pada pembeliam kontrak yang dilakukan oleh Bank BPRS akan kami lakukan pengkajian secaraendalam sekaligus kami minta petunjuk pada ahlinya hukum yang khususnya ke Biro Hukum Pemerintah Daerah," tegas Novi.

Sedangkan dari pihak BPRS ini merupakan sebuah fungsinya dalam bisnis to bisnis dalam teori perbankan.

Untuk mengenai Pengelolaan Pasar Anom Blok A tersebut bukan pada pihak Bank BPRS tetapi terdapat di afiliasi Koperasi Sumekar Sejahterah, pihak Pemkab yang diwakili oleh Disperindag Sumenep, paparnya.

Untuk diketahui Pengelolaan pada Pasar Anom Blok A 90% merupakan milik BPRS Sumenep dan sisanya milik dari pada Investor PT Maje.

Dengan kesimpulan peraturan dan perundangan diatas ojek bangun Serah GUNA berupa tanah dan bangunan tidak boleh dijaminkam, digadaikan dan dipindahkan tangankan alasanyan sangat jelas kalau Investor diwajibkan membayar kontribusi pada setiap tahun ke Khas Daerah dari has pengelolaan sewa disetiap tahun. (Rid/Dyh)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top