Himaputra Dan Komunike Tangut Gelar Diskusi Publik Bahas Zonasi Pesisir - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Himaputra Dan Komunike Tangut Gelar Diskusi Publik Bahas Zonasi Pesisir

Kab Tangerang
himaputra dan komunike tangut gelar diskusi publik bahas zonasi pesisir
Diskusi publik

MEGAPOLITANPOS.COM, Kabupaten Tangerang - Menjelang Akhir Tahun 2018, Komunike Tangerang Utara, Himpunan Mahasiswa Pemuda (Himapa) Kosambi dan Himaputra serta Aktivis lainya akan menggelar Diskusi Publik yang akan diselenggarakan, pada Sabtu 29 Desember 2018 dimulai dari Jam 10.00 Wib s/d selesai. bertempat di Markas Dakwah Al-furqon Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.

Diskusi yang akan berlangsung nanti bertema "Privatisasi Pantai Publik dan Moratorium Regulasi Pesisir Utara (Perspektif UU No.1/2014 Tentang RZWP-3-K)"

Menurut keterangan Direktur Eksekutif Komunike Tangerang Utara, Budi Usman.bahwa pada akhir tahun 2018 ini,ia akan mengadakan acara diskusi publik "Jagain Utara" Harapanya bisa jadi pencerdasan publik akan pentingnya regulasi yang sehat untuk tangerang utara yang Gemilang.

Acara diskusi publik "Jagain Utara' diselenggarakan akhir bulan ini bertempat di Yayasan Al-furqon Tanjung Anom, Kecamatan Mauk.

Ketua Panitia Diskusi akhir tahun Herdiansyah yang juga Ketua Himapa Kosambi mengatakan bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan bakal menggusur seluruh bangunan yang berada di bibir pantai di wilayah Banten. Sebab, dalam aturan garis sempadan pantai jarak 50 meter dari bibir pantai tak boleh diprivatisasi.

"Langkah tegas itu akan diambil ketika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil telah rampung dan disahkan menjadi Perda. Produk hukum itu akan diperkuatkan dengan ditertibkannya peraturan Gubernur (Pergub)" kata Herdiansyah, Sabtu (22/12/2018).

Dikatakan, Banyak hilangnya akses publik yang ada diwilayah pantai uatara Kabupaten Tangerang, menimbulkan kegelisahaan seluruh warga meminta agar Pemerintah bisa mengembalikan akses tersebut. Mengingat, hampir seluruh akses di Pantai Utara Tangerang, yaitu seperti Pantai Dadap, Tanjung Kait dan Tanjung Pasir juga Pulau Cangkir sudah dikelola oleh pihak swasta atau Pribadi.

"Kita meminta agar pemerintah Kabupaten Tangerang dan Banten bisa mengembalikan akses tersebut.

Maka dari itu kawan kawan aktivis dari komunitas # jaga utara berinisiatif memberikan kontribusi pemikiran buat legislatif dan eksekutif khususnya kabupaten tangerang dan banten dalam kaitan rancangan perda rencana zona wilayah pesisir dan pulau kecil atau RZWP-3-K agar kelak menjadi landasan konstitusionsl dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan utara yg lebih baik," ujar herdi.

Menurut Beutty Nasir adanys out put diskusi ini semoga kedepannya Bupati Tangerang Zaki Iskandar dan Gubernur Wahidin Halim dapat dan bisa melindungi kepentingan publik termasuk pola ruang yang berkeadilan dan dapat menyediakan area publik bisa dijadikan sebagai pantai Publik. Pantai Publik ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Bupati Tangerang dan Gubernur harus menyediahkan ruang yang berkeadilan dan juga pantai publik, pasalnya meningkatkan ekonomi masyarakat," tandas Baety Nasir.

Rencana Kegiatan tersebut dimotori oleh, Himaputra/Komunike Tangerang Utara, Himapa Kosambi dan Markas Dakwah Al-furqon Pimpinan Aktivis utara Haji Beutty Nasir dan Mengundang Jajaran Eksekutif, Legislatif Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten.(sul)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top