BIN Bantah Suap Organisasi Mahasiswa Agar tak Mengkritisi Pemerintah - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

BIN Bantah Suap Organisasi Mahasiswa Agar tak Mengkritisi Pemerintah

Peristiwa
bin bantah suap organisasi mahasiswa agar tak mengkritisi pemerintah
Jubir Kepala BIN Wawan Hari Purwanto

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) membantah adanya kabar bahwa BIN menyuap organisasi kemahasiswaan agar tidak kritis terhadap pemerintah. Dalam isu yang beredar, BIN disebut menggelontorkan sejumlah uang untuk organisasi dan pemimpin organisasi.

"Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," ujar Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto melalui keterangan tertulisnya, Ahad (18/11).

Wawan mengatakan, isu ini mengemuka di media sosialTwitterJoko Edy Abdurrahman (mantan DPR-RI) yang meminta klarifikasi bahwa Kepala BIN menyuap beberapa organisasi mahasiswa seperti PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi dan KMHDI. Isu itu menyebut BIN menyuap masing-masing mendapat Rp 200 juta per bulan, sedangkan Ketua organisasi mendapat Rp 20 juta per bulan.

Dalam isu itu, organisasi mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi. Wawan pun menegaskan, BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah.

Sebab, kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun, kata dia kritik tetap harus ada data dan fakta serta diberikan solusi.

"Selama ini kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang diberikan UU secara berimbang cover both side," kata Wawan.

Adapun munculnya berbagai Ormas Relawan, lanjut Wawan, merupakan kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Sehingga, tidak perlu didorong oleh siapapun termasuk BIN, dan sah menurut UU.

"Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggung jawab, bukanhoax, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE," ujar Wawan menegaskan.

Wawan pun menambahkan, berbagai deklarasi terjadi di Indonesia merupakan tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan. Deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasar pilihan untuk mendukung Capres-cawapres masing-masing. Menurutnya, tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan dukungan tersebut.

BIN pun menyakatan membebaskan seluruh Ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU. "Jadi berita yang menyatakan BIN menyuap Ormas Mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoaks," imbuh Wawan.

**** AS

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top