Himaputra Awasi Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Tangerang - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Himaputra Awasi Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Tangerang

Kab Tangerang
himaputra awasi anggaran dana desa di kabupaten tangerang
Ahmad Satibi Ketua Himaputra

MEGAPOLITANPOS.COM, Kabupaten Tangerang - Sumber pendapatan desa tahun 2018 yang di gelontorkan Pemerintah sebesar 2,2 milyar lebih perdesa yang dicairkan dua kali termin.

Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Tangerang Utara (Himaputra) Ahmad Satibi kepada Megapolitanpos.com, Sabtu (25/08/2018) mengatakan. alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang tahap I sudah turun pada mei 2018 40% tahap II Agustus 2018 60%. 2. Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Pusat tahap I sudah turun mei 2018 20% dan tahap II akhir Agustus 2018. Sedangkan untuk pendapatan bagi hasil (PBH) pajak/retribusi yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, tahap I sudah turun Mei 2018 sebesar 60% dan tahap ke II pada akhir Agustus 2018.

"Kami akan terus mengawasi anggaran. Alokasi dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat maupun dari APBD. ADD harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan dan pemberdayaan di desa dapat berlangsung secara transparan dan kondusif," katanya.

Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat.

Menurut pengamatan Satibi, tidak semua desa mendapat kucuran dana yang sama dari Pusat. “Tidak semua desa mendapatkan dana Rp 2 miliar, semua tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Namun berapapun jumlah dana yang didapatkan harus dipergunakan untuk pembangunan masyarakat.

"Dalam pembangunan desa, ada yang dinamakan rencana kerja pembangunan desa (RKPD) yang diprogramkan selama satu tahun, dan ada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) yang memakan waktu hingga enam tahun. Ada desa yang memakai jasa konsultan untuk pemetaan anggaran dan program, namun ada juga yang sudah mandiri dalam melakukan pemetaan anggaran dan program,” ujarnya.

Satibi menambahkan, hasil dari survei dilapangan Kepala Desa (Kades) lebih fokus kepada pembangunan insfratuktur, sementara pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat, pasalnya desa kurang fokus sehingga seringkali kegiatan pemberdayaan menjadi temuan petugas sosial kontrol.

"Untuk itu kepala desa agar bukan saja fokus terhadap pembangunan akan tetapi pemberdayaan juga lebih difokuskan guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa tersebut," harapnya.(sam)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top