Komisi I Meminta Kepada Walikota Tangerang Membuat Perwal PTSL - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Komisi I Meminta Kepada Walikota Tangerang Membuat Perwal PTSL

Kota Tangerang
komisi i meminta kepada walikota tangerang membuat perwal ptsl
Agus Setiawan (memakai peci) Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangerang

MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang-Didiuga PTSL di wilayah Kota Tangerang sarat dengan pungutan liar (Pungli), DPRD Kota Tangerang meminta kepada Walikota Tangerang agar membuat Perwal atau Perda PTSL.


Perwal atau Perda itu dibuat agar warga masyarakat tidak lagi mengeluhkan besaran kisaran harga yang harus dikeluarkan olehnya. Tentunya dengan adanya Perda atau Perwal yang ada, maka pungli tersebut tidak akan ada lagi di Kota Tangerang.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Agus Setiawan, ia mengatakan Komisi I sudah bersilaturahmi dan berkunjung ke kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Tangerang untuk mempertanyakan terkait pungutan yang bervariatif,” kenapa tidak dilakukan di 13 Kecamatan, namun hanya dilakukan di 8 Kecamatan,” ujarnya.


Dari hasil kunjungan itu, Komisi I mendapatkan jawaban bahwa dalam pengurusan PTSL tersebut hanya di kenakan biaya Rp. 150 ribu yang sudah bersertifikat. Ada kemungkinan dengan harga yang bervariatif di mulai dari harga 350 ribu – 2 juta, dikarenakan saat pengurusan ada biaya materai dan balik nama atau ahli waris sehingga membutuhkan biaya lainnya.

“Ya, normatif PTSL sesuai UU hanya membayar Rp. 150 ribu. Di luar itu kemungkinan ada biaya lainnya yang harus dipenuhi oleh warga,” ujarnya.

Agus mengatakan DPRD meminta kepada BPN untuk membuat surat secara tertulis kepada masyarakat sesuai dengan UU yaitu Rp. 150 ribu. Di luar itu semua berarti ada biaya yang harus di penuhi sesuai dengan surat kepemilikannya.

“Kami pun baru tahu setelah kunker ke BPN. Dengan adanya surat tertulis itu, RT, RW dan pihak Kelurahan jadi tahu sehingga mereka tidak semena – mena dalam memungut biaya kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Agus adanya wacana dugaan pungli PTSL, Komisi I belum bisa menjelaskan sebelum semuanya jelas. Karena kepemilikan tanah itu banyak jenisnya. Ada yang berbentuk sertifikat, HGB, Girik dan lainnya. “Untuk yang masih Girik memang agak sulit dalam pengurusannya terlebih yang ahli waris karena membutuhkan proses dan biaya,” tuturnya.Johan



Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top