Kongres Ekonomi Umat : Perlu Arus Baru Ekonomi Dalam Pengembangan UMKM - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Kongres Ekonomi Umat : Perlu Arus Baru Ekonomi Dalam Pengembangan UMKM

Peluang Usaha
kongres ekonomi umat perlu arus baru ekonomi dalam pengembangan umkm
sidang komisi di Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta malam ini (23/4)

Jakarta, megapolitanpos.com - Pembahasan tentang pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam sidang komisi di Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta malam ini (23/4), menjadi pembahasan yang memanas, khususnya dalam memberikan rekomendasi para peserta kongres terhadap kebijakan pemerintah selama ini dalam keperpihakannya terhadap KUKM.

Para peserta kongres meminta adanya arus baru ekonomi Indonesia, khususnya dalam pengembangan Koperasi dan UKM. Diantaranya adalah model ekonomi dan paradigma tentang pengembangan UMKM harus dirubah.

Peryataan ini dikemukakan oleh M. Nadrattuzaman Hosen dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dia mengatakan, bahwa arus baru ekonomi yang harus disampaikan kepada pemerintah adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang jelas, yakni bagaimana pengusaha besar bisa dipaksa berkerjasama dengan pelaku UMKM.

Dengan demikian menurutnya ada kemitraan yang jelas dan saling sinergi antara yang usaha besar dan yang kecil. Kebijakan ini harus serius dikembangkan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan.

"Kebijakan ini harus dibuat oleh pemerintah seperti halnya negara - negara Jepang dan Korea dalam mengembangkan industri otomotif yang kini maju dan berkembang," kata Nadra.

Problem ekonomi Indonesia dalam mengembangkan KUKM adalah tidak adanya kebijakan pemerintah dalam menghentikan kapitalisme yang rakus yang berjalan di tanah air selama ini. Hal inilah, kata Nadra, yang menyebabkan ekonomi berjalan penuh ketimpangan. Untuk itu, perlu arus baru ekonomi Indonesia yang mengacu pada ekonomi konstitusi bahwa antara pengusaha besar dan kecil bisa saling sinergi dalam membangun ekonomi. Dengan demikian ada tatanan baru bagi pengembangan ekonomi nasional.

Sementara itu pada saaat yang sama, praktisi hukum koperasi dan UKM, Muhajir dalam rekomendasi tersebut, menyoroti tentang kebijakan regulasi tentang Program Kemiteraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporte Social Responsibility (CSR).

Hal tersebut yang selama ini diwajibkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang dirasakan sangat kurang relevan bagi pengembangan UMKM. Pasalnya dalam realitas yang ada dilapangan, dana PKBL dan CSR yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM tersebut hanya sekedar berpindah tangan saja yang dikelola oleh manajemen perusahaan itu sendiri.

"Hal ini jelas program - program CSR dan PKBL tersebut hanya sekedar kamuflase saja pemberdayaan," ucap Muhajir.

Agar program PKBL dan CSR bisa berjalan sesuai dengan UU PKBL dilaksanakan dengan dasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Muhajir meminta kepada pemerintah merevisi terkait peraturan pemerintah tentang PKBL dan CSR yang bisa disalurkan secara langsung dalam program pemberdayaan UMKM serta revisi jumlah dananya.

Kemudian terkait program program pemberdayaan UMKM, peserta kongres minta agar pemerintah melibatkan Ormas Islam khususnya Komite Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan pendampinhan bukan sekedar lembaga swadaya masyarakat (LSM) saja. Dengan demikian ada kemiteraan bersama dalam mengembangkan UMKM di Indonesia.(Ach.Sholeh)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top