Datangi KPK, Jaringan '98 Sumsel Desak Tuntaskan Kasus Bansos - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Datangi KPK, Jaringan '98 Sumsel Desak Tuntaskan Kasus Bansos

Peristiwa
datangi kpk jaringan 98 sumsel desak tuntaskan kasus bansos
Jaringan 98 Sumsel Demo KPK

Megapolitanpos.com. Jakarta - Jaringan '98 Sumatera Selatan (Sumsel) memenuhi janji mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, guna mengadukan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah yang terjadi saat Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumsel dijabat oleh Apriyadi.

"Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014, ditemukan ada penyimpangan dana bansos dan hibah sebesar Rp. 821 miliar yang belum dipertanggungjawabkan dari total anggaran Rp. 2,1 triliun. Diduga mantan Kepala Dinas Sosial Apriyadi, ikut terlibat dalam dugaan penyelewengan tersebut, yang ironisnya kini malahan dipromosikan menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Musi Banyuasin," ujar Jurubicara Aksi Jaringan '98 Sumsel, Sukma Hidayat kepada media, Kamis (15/12/2016).

Dalam orasi di Gedung KPK lama di Kuningan, Jakarta Selatan, delegasi yang dipimpin Miftahul Firdaus, yang juga ketua Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengenakan tanjak, ikat kepala ciri khas Sumsel, membentangkan spanduk bertuliskan "Usut Tuntas Bansos Sumsel" serta melakukan pengaduan tertulis kepada Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK oleh Sukma Hidayat dan Rudi Gustaman.

Massa aksi juga melakukan happening art menyerahkan pempek Palembang dan sebuah bola di atas nampan sebagai bentuk desakan kepada KPK yang diterima langsung oleh bagian humas dengan didampingi beberapa perwira Polri.

"Pempek Palembang dan sebuah bola kami berikan sebagai simbolisasi agar KPK memiliki tenaga kuat serta lincah jemput bola ambil alih proses hukum kasus bansos dan hibah yang lamban dan kurang transparan di Kejaksaan Agung hingga bertahun-tahun. KPK juga harus berkoordinasi dengan Mendagri agar mengevaluasi pengangkatan dan pelantikan Apriyadi sebagai Plt. Sekda Muba, yang jelas sangat bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih di era Presiden Joko Widodo. Ayo KPK bergerak jangan tebang pilih demi memenuhi rasa keadilan masyarakat Sumsel!" seru Sukma Hidayat.


Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top