"Bom Waktu" UU & PP Sistem Keolahragaan Nasional - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

"Bom Waktu" UU & PP Sistem Keolahragaan Nasional

Opini Warga
bom waktu uu pp sistem keolahragaan nasional
Ganjar razuni

Megapolitanpos.com: Sebentar lagi akan berlangsung PON Ke XIX di Jawa Barat, tanggal 17 September - 29 September 2016, yang akan diikuti oleh; 8.043 Atlet; 755 Pertandingan dari 66 Cabang Olahraga (cabor); 10 cabor hanya eksibisi; dan terdapat 61 Venues yang tersebar di 15 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, sebuah multy-event nasional 4 tahun sekali. Dunia olahraga sesungguhnya mempunyai akar sejarah yang panjang dalam masyarakat Indonesia, bahkan olahraga prestasi yang bernaung di dalam organisasi induk cabor, telah ada sebelum RI Indonesia lahir.

Karena itu tidak berlebihan, jika kemudian Rakornis KONI tanggal 7-8 Agustus 2015, di Semarang, merekomendasikan kepada MUSORNAS Ke XII di Jayapura, Papua, pada tanggal 28 – 30 November 2015 untuk mengubah Hari Lahir KONI dari tanggal 31 Desember 1966 menjadi tanggal 15 Oktober 1938, dan sejak MUSORNAS Ke XII KONI, maka dengan resmi dan sah Hari Lahir KONI menjadi tanggal 15 Oktober 1938dan hari HUT KONI berubah dari tanggal 31 Desember menjadi tanggal 15 Oktober, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2016 KONI akan berulang tahun yang Ke 78 tahun, lebih tua dari usia RI ke 71 tahun di tahun 2016 ini. Perubahan itu BUKAN sekedar perubahan tanggal dan tahun, tetapi yang lebih penting adalah perubahan akar filosofis, perubahan paradigma, perubahan orientasi dan horizon organisasi olahraga nasional KONI sebagai wadah berhimpun satu-satunya dari organisasi induk cabor untuk pembinaan prestasi dan organisasi olahraga nasional mencapai prestasi dunia.

Saat ini KONI Pusat menanungi 66 organisasi induk cabor dan 34 KONI Provinsi seluruh Indonesia dengan jajarannya sampai tingkat Kabupaten/ Kota dan Kecamatan. Perubahan HUT KONI, sudah melalui proses kajian dan uji keshahihan mendalam yang digarap sebuah Pokja HUT KONI di KONI Pusat bekerjasama dengan Pusat Sejarah TNI dan Arsip Nasional RI (ANRI). Demikian pula, sudah melalui prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan sesuai AD/ ART KONI, artinya; sangat legitimate. Dari situ dapat ditelusuri, bahwa sesungguhnya olahraga itu, adalah bagian dari pergerakkan kebangsaan Indonesia dan turut membentuk nation Indonesia sebagai bangsa dan negara nasional (nation stated).

Pertanyaannya, bagaimana mungkin PON Ke-I pada tanggal 9-12 September 1948, di Lapangan Sriwedari, Surakarta/ Solo, Jawa Tengah, dapat terselenggara dengan baik dan Berhasil hanya dalam tempo 3 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, bila tidak ada sebuah pembinan organisasi, pembinaan prestasi dan pembinaan kompetisi yang teratur dan telah berlangsung di zaman Pendudukan Jepang dan zaman Hindia Belanda. Sementara suasana negara di era persiapan dan terselenggaranya PON Ke-I tersebut, adalah; dalam suasana Revolusi Rakyat Indonesia sebagai The New Emerging Force dan Perang kemerdekaan RI.

Namun PON Ke I tersebut-, yang diorganisasi oleh Pangeran Surjohamidjojo dapat terselenggara dengan baik dan sukses yang dibuka oleh Presiden Soekarno dan dihadiri Wakil Presiden RI dan seluruh Anggota Kabinet RI serta disaksikan oleh petinggi dari Komisi Tiga Negara (KTN), yakni; M. Cochran (AS), Critchley (Australia) dan P Bihin (Belgia). PesertaPON Ke-I, baru meliputi 13 daerah, yakni; Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Semarang, Pati, Kedu, Magelang, Banyumas, Bandung dan Jakart, yang diikuti oleh 600 orang atlet dengan 9 cabang olahraga, yaitu; atletik, bola keranjang, bulu tangkis, tenis, renang, panahan, sepakbola, bola basket dan pencak silat.

Nama organisasi yang menjalankan fungsi semacam KONI-pun berubah-ubah sesuai kebutuhan dan pergulatan zaman. Dengan yang pertama kali pada 15 Oktober 1938, disebut ISI (Ikatan Sport Indonesia), kemudian di era kemerdekaan, dimulai dari PORI (Persatuan Olahraga RI), DORI (Dewan Olahraga RI), dan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). Namun fungsinya secara sosiologis dan menejerial selalu tetap ada dan selalu sama maknanya, yaitu; sekurang-kurangnya, pertama, sebagai wadah berhimpun organisasi induk cabor untuk pembinaan prestasi olahraga dari cabang-cabang olahraga yang ada; Kedua, sebagai wadah pembinaan prestasi olahraga prestasi, baik secara fungsional maupun secara territorial di seluruh wilayah negara yang menaungi organisasi induk cabor;

Ketiga, menyelenggarakan fungsi kompetisi prestasi dan penghargaan olahraga; dan, Keempat; memasyarakatkan olahraga prestasi untuk pencapaian prestasi olahraga nasional dan sekaligus pembinaan kesadaran berbangsa dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pembinaan prestasi dan pembinaan organisasi lebih efektif bila dikoordinasikan oleh satu wadah tunggal yang merupakan kombinasi representasi antara stated (negara) dengan masyarakat olahraga dan stakeholder terkait (Society).

Bangsa Indonesia sudah mempunyai UU No. 3 tahun 2005 tentang Siatem Keolahragaan Nasional yang diikuti dengan tiga PP yang pokok, yakni; PP No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga; PP No. 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; dan PP No. 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Namun regulasi-regulasi tersebut, tampaknya yang justru menimbulkan over-lapping kewenangan, yang mengakibatkan rivalitas antar organisasi yang melakukan fungsi pembinaan prestasi olahraga nasional, seperti; adanya KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), KOI (Komite Olympiade Indonesia, Pasal 4 dan 6 PP 17/2007) dan PRIMA (Program Indonesia Emas, PERPRES No. 22/ 2010). Sejak tahun 1945 hingga tahun 2005 hanya ada saru wadah berhimpun, yakni; PORI berganti DORI dan sejak tanggal 31 Desember 1966 menjadi KONI. UU dan PP itu ternyata menimbulkan semacam “Bom Waktu” berupa overlapping kewenangan, rivalitas kewenangan dan degradasi wadah tunggal dalam suatu hubungan sentrifugal yang mengarah pada “keterpecahan” wibawa institusional olahraga nasional bagaikan sebuah “lempung pasir, KONI Pusat “Dibonsai” dan “Dikerdilkan”, conflict of interest-pun terjadi. Akibatnya, berkaitan atau tidak, namun fakta membuktikan bahwa penurunan prestasi olahraga nasional Indonesia, justru terjadi sesudah Reformasi 1998 dan makin menurun lagi sejak adanya UU Sistem Keolahragaan Nasioanl dan PP-PP-nya tersebut. Lebih dari itu, rivalitas instistusional itu tidak jarang mengarah pada rivalitas-personal yang bersifat counter-productive terhadap pembinaan organisasi, pembinaan prestasi dan pembinaan pendanaan olahraga yang tidak konsepsional.

Sayangnya banyak diantara para pemimpindi negeri ini dan para pelaku olahraga tidak menyadari, bahwa sejak Reformasi 1998 sedang berlangsung skenario besar secara bertahap pemecahan dan pelemahan berbagai institusi negara, institusi-institusi di infrastruktur kemasyarakatan, termasuk di organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tidak terkecuali di organisasi keolahragaan nasional atas nama kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Kondisi ini dan rivalitas tadi, juga berdampak pada rivalitas dan in-soliditas dalam sistem pendanaan olahrag nasionala, pun juga terhadap KONI Pusat. Di lain sisi, masyarakat dan pemerintah selalu menuntut peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat dunia, namun banyak prasyarat yang acapkali negara tidak hadir, misalnya; masyarakat olahraga memerlukan regulasi khusus, bukan regulasi umum yang digeralisasi/ dipaksaberlaku untuk dunia olahraga, termasuk dalam sistem dan besaran pendanaan pembinaan organisasi dan pembinaan prestasi olahraga nasional.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengusulkan kepada Pemerintah, Komisi X DPR RI dan KONI serta masyarakat Olahraga untuk sesuai kewenangannya masing-masing, pertama; segera invnbtarisasi dan amandemen semua regulasi olahraga yang menimbulkan overlapping kewenangan dan rivalitas- institutional antar organisasi, termasuk dalam sistem pendanaan olahraga nasional; Kedua; membuat kekhususan regulasi dalam sismtem pendanaan olahraga nasional yang mendukung pencapaian prestasi olahraga nasional di tingkat dunia, sehingga sistem dan besaran pendanaan olahraga nasional akan kondusif untuk pencapaian prestasi dan DPR/D, pemerintah/ pemerintah daerah serta pembina olahraga akan terhindar dari apa yang penulis sebut sebagai “Selesai Event, Permasalahan Dimulai” yang sering menimbulkan korban hingga masuk penjara (Hotel Pordeo). Hentikan “Grey-Area”/ “Area Abu-Abu” dalam sistem dan pendanan olahraga dan adanya pembiayaan organisasi olahraga bersumber pada dana bansos. Karena itu Menpora RI seharusnya bukan saja memiliki misi dan visi kepemudaan dan keolahragaan sesuai Nawacita, tetapi mempunyai keberpihakan konkrit kepada masyarakat olahraga yang DIREPRESENTASIKAN oleh KONI Pusat beserta organisasi induk cabor dan KONI Provinsi serta jajarannya yang bernaung di dalam KONI Pusat. Selamat dan Sukses PON Ke XIX di Jawa Barat, Salam Olahraga dan Patriot !!!.



Wakil II Sekretaris Jenderal KONI Pusat 2011-2015 Staf Khusus Menko Kesra RI 2009-2014 Bidang Sospol dan Sosbub/ Olahraga Lektor Kepala FISIP Universitas Nasional/ Wakil Sekertaris Dewan Pakar DPP Partai GOLKAR 2016-2019

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top