Usut Tuntas Dan Transparan Kasus Vaksin Palsu - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Usut Tuntas Dan Transparan Kasus Vaksin Palsu

Politik
usut tuntas dan transparan kasus vaksin palsu
Salah Satu jenis Vaksin

Megapolitanpos.com. Jakarta. Setiap orang tua, khususnya Ibu, pasti mendambakan anaknya tumbuh dengan sehat dan untuk hal tersebur setiap ibu pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya apalagi dalam urusan kesehatan.

Imunisasi adalah bagian dari usaha seorang ibu yang menginginkan anaknyanya tubuh sehat. Dan pemerintah sesuai amanat UUD 45 berkewajiban memberikan hak keswhatan terhadap warga negaranya dengan menyediakan imunisasi gratis dan aman.

Apalagi imunisasi sudah menjadi kesepakatan dunia dapat melindungi bayi-balita kita dari berbagai penyakit berbahaya adalah dengan dilakukan imunisasi sejak bayi baru lahir.

Sehingga akan timbul kekebalan spesifik yang mampu mencegah penularan, wabah, sakit berat, cacat atau kematian akibat penyakit-penyakit tersebut. Walaupun bayi-balita yang sudah di imunisasi masih bisa tertular penyakit-penyakit tersebut, tetapi jauh lebih ringan dan tidak berbahaya, dan jarang menularkan pada bayi-balita lain sehingga tidak terjadi wabah yang menyebabkan Kondisi Luar Biasa (KLB) dan menjadi musibah nasional.

Tercatat di WHO sampai saat ini lebih dari 190 negara menyatakan bahwa imunisasi terbukti aman dan bermanfaat bagi bayi dan balita guna mencegah sakit berat, wabah, cacat dan kematian akibat penyakit berbahaya.

Demikian disampaikan oleh Agung Nugroho, Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) hari ini (3/7) di Jakarta.

"Sayang, dambaan ibu di Indonesia untuk mendapatkan rasa aman tersebut terusik dengan terungkapnya kasus pemalsuan Vaksin di Bekasi. Dan lebih mengagetkan lagi ternyata pemalsuan vaksin tersebut sudah berlangsung selama tahun 2003 tanpa pernah terdeteksi sama sekali baik oleh Kemkes dan BPOM." ungkap Agung.

Agung menambahkan, sindikat pemalsu vaksin ini telah beroperasi selama 13 TAHUN dan telah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia. Sementara pemerintah dalam menyikapi kasus pemalsuan vaksin ini seperti lepas tangan dan malah memperingati rakyatnya untuk berhati-hati dan teliti terhadap vaksin palsu.

"Pemerintah sepertinya malah memaksakan kepada rakyat yang awam terhadap jenis obat-obatan agar paham beda vaksin asli dan palsu."

"Padahal seorang dokter pun belum tentu bisa membedakan mana vaksin asli dan mana vaksin palsu." ujarnya

"Bukankah itu wewenang dari Kemkes RI dan BPOM untuk melindungi rakyat dari pemakaian obat-obatan palsu ?" tanya Agung.

"Lalu kenapa justru rakyat yang tak paham akan jenis obat mana yang asli dan palsu terkesan dipaksakan untuk paham. Rakyat selama ini telah menaruh kepercayaan terhadap Fasilitas Kesehatan dalam hal pemberian obat dan vaksin." tegasnya

Agung juga mempertanyakan kerja menkes dan BPOM yang dianggapnya kecolongan dalam beredarnya vaksin palsu dan dkgunakan kepada bayi dan balita saat imunisasi.

"Apa yang dikerjakan Menkes dan BPOM selama ini kok bisa kecolongan dengan adanya produksi dan penjualan vaksin palsu ke klinik dan RS ? Bahkan digunakan dalam imunisasi bayi dan balita"

"Konyolnya lagi di media Menkes menyatakan bahwa bayi yang diberikan vaksin palsu itu tidak membahayakan jiwa si bayi. Semakin aneh lagi BPOM mengeluarkan pernyataan bahwa klinik dan RS yang membeli dan menggunakan vaksin palsu tidak perlu di buka ke publik. Ini ada apa ? Kemana rasa nasionalisme Menkes dan BPOM yang jelas sangat paham akan bahaya pemakaian vaksin palsu pada balita yang di imunisasi."

Agung menduga ada kesan bahwa Menkes dan BPOM tidak ada itikad sama sekali untuk melindungi rakyat Indonesia dari ancaman yang muncul terkait dengan penggunaan vaksin palsu tersebut.

"Dapat kita bayangkan, berapa jumlah bayi-balita yang menjadi korban? anak-anak tak berdosa itu kini menjadi rentan terhadap penyakit berbahaya yang bisa mengancam jiwa, karena vaksin yang digunakan untuk imunisasi bukan vaksin yang asli." jelas Agung.

Agung menambahkan, seharusnya Menkes sebagai kepanjangan tangan pemerintah harus mendorong kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini dan mengumumkan kepada publik daftar klinik, RS serta Apotik yang menggunakan dan menjual vaksin palsu. Bukan malah mengeluarkan pernyataan yang membingungkan publik.

"Rakyat berhak mendapat kepastian informasi dan pemerintah dapat dengan segera mengambil langkah yang cepat dan tepat guna mengantisipasi dampak terhadap pemakaian vaksin palsu tersebut kepada bayi dan balita." tegasnya.

Apalagi menurutnya, bayi dan balita ini ke depan adalah generasi penerus bangsa ini untuk melanjutkan masa depan bangsa Indonesia kelak. Kecuali jika memang negara ini terlibat persekongkolan dengan pihak asing yang akan menghancurkan bangsa ini yang salah satunya dengan cara merusak generasi masa depan suatu bangsa dengan melakukan pelemahan kekebalan tubuh terhadap warga negaranya, dengan tujuan ke depan generasi bangsa ini adalah generasi yang rentan terhadap penyakit menular sehingga tercipta satu generasi yang tidak produktif.

Diakhir siaran persnya Rekan Indonesia meminta kepada pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam melindungi dan memberikan rasa aman terhadap rakyatnya, sebagai berikut :

1. Vaksin palsu yang dibuat oleh si Pemalsu harus dibuka kemana aja di distribusikan. Sehingga bisa ditelusuri bayi dan anak yang disuntik dgn menggunakan vaksin tersebut.

2. RS dan Klinik yang menggunakan vaksin tersebut harus di periksa, karena membeli obat/vaksin tidak dari distributor resmi, hal ini membahayakan konsumen/pasien (anak) sebagai pengguna dari vaksin tersebut. Serta mencabut ijin Apotik yang terbukti menjual produk vaksin palsu tersebut.

3. Hal ini juga berarti bahwa RS dan Klinik membeli barang yang tidak kena pajak (karena tidak berasal dari distributor resmi) sehingga penghasilan yang diperoleh dari jasa pelayanan imuniasasi juga harus diperiksa.

4. Problem Pemalsuan Vaksin ini juga menjadi hal yang sangat menyedihkan terhadap aspek perlindungan anak. Karena peruntukan vaksinasi adalah untuk melindungi anak dari bahaya/resiko penyakit infeksi. Untuk itu pemerintah harus menjamin keterbukaan dan transparansi Kepolisian yang menangani kasus ini.

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top