RSUD Brebes Laksanakan Fungsi Sosial - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

RSUD Brebes Laksanakan Fungsi Sosial

Kesehatan
rsud brebes laksanakan fungsi sosial
Dirut RSUD Brebes, Oo Suprana

Megapolitanpos.com. Brebes - Pembagian dan pendistribusian kartu KIS atau BPJS PBI untuk masyarakat Brebes yang kurang mampu masih belum merata. Hal ini dikarenakan kuota BPJS PBI atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) Untuk Kab. Brebes hanya 20.000. Hal ini masih jauh bila dibandingkan Kebutuhan masyarakat miskin Brebes yang membutuhkan KIS.

Untuk sementara Kuota yang saat ini diterima masyarakat yang kurang mampu di Brebes baru dapat mengkover sekitar 40% dari data masyarakat miskin Brebes yang membutuhkan KIS. Artinya masih sekitar 60% masyarakat miskin Brebes belum memiliki KIS. Hal ini tentu memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat Brebes, bagaimana cara masyarakat miskin Brebes yang tidak mempunyai KIS Memperoleh hak layanan kesehatan secara gratis?

Hal ini memang sangat memprihatinkan karena sampai dengan saat ini solusi untuk layanan kesehatan gratis masyarakat miskin Brebes yg mencapai tiga puluh ribuan itu masih belum terjawab.

Sementara itu pemberitaan yang menyoroti berlakunya kembali program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau SKTM Brebes di RSUD Bumi ayu atau Brebes wilayah selatan mengundang protes warga yang menanyakan kapan program itu kembali berlaku setelah dihentikan pada tgl 3 maret 2015.

Harapan berlakunya kembali program Jamkesda di RSUD Brebes juga di sampaikan oleh dr Endang Maryani Dokter yang keseharianya bertugas di Masyarakat Binaan Lapas Brebes sebagagi dokter madya kepala klinik lapas brebes menyampaikan harapanya diruang kerjanya LAPAS BREBES (28/06)
Dokter yang kusus menangani kesehatan Para Napi ini menuturkan bahwa hampir 90% napi Brebes adalah masyarakat atau penduduk asli Brebes.

Dan sebagian besar masyarakat miskin yang tidak mendapatkan KIS. Hal ini tentu membuat mengundang masalah apa bila ada napi Brebes yang harus dirawat inap di RSUD Brebes karena sakit.

Beruntung pihak RSUD Brebes memberikan kebijakan dan membebaskan biaya rawat inap buat masyarakat binaan LAPAS Brebes. Sehingga setiap kali rawat inap napi brebes tidak membayar atau Gratis.

"Ya alhamdulillah sih, direkturnya pak Oo Suprana memberi kebijakan kepada kami, sehingga Napi kami tidak dipungut biaya" ungkap dr Endang Maryani ketika di temui megapolitan pos di ruang kerjanya.

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa pihaknya berharap banyak, Jamkesda di RSUD Brebes kembali akan diberlakukan karena ini jelas akan membantu para Napi brebes ketika membutuhkan rawat inap di RSUD Brebes.

"Tapi ya itu, persyaratanya jangan SKTM. Karena tentu kami kesulitan membuatnya mengingat domisili para napi Brebes jauh ini akan kesulitan buat kami mengurusnya. Kalau bisa cukup dengan surat rekomendasi dari Lapas Brebes saja" pinta dr Endang Maryani penuh harap.

Menanggapi pernyataan dr Endang Maryani, ketika di konfirmasi Direktur RSUD Brebes Bapak Oo Suprana membenarkan bahkan pihaknya menambahkan bahwa bukan cuma para Napi saja yang dibebaskan dalam biaya rawat Inap di RSUD Brebes. Para gelandangan,korban kekerasan anak dan perempuan pun tetap tidak dipungut biaya sepeserpun oleh RSUD Brebes.

Dalam kesempatan ini pula Megapolitanpos.com menyambangi Sekretaris Relawan Kesehatan Indonesia KPD Brebes Sdr Anom Panuluh disela - sela mediasi pasien untuk meminta tanggapanya terkait Kebijakan RSUD Brebes yang telah memberikan kebijakan dengan membebaskan biaya rawat inap untuk Napi dan Para gelandangan.

Menurutnya bahwa hal itu sudah menjadi Keharusan dan kewajiban Rumah Sakit karena itu merupakan amanat Undang - undang seperti yang tercantum dalam UU Rumah Sakit No 44 tahun 2009 Bab 2 pasal 2 tentang asas dan tujuan. Isinya sudah jelas bahwa Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

"Sudah jelas kan undang - undangnya, makanya jangan sekali kali Rumah sakit diskriminatif terhadap pasien, karena itu melanggar Undang - undang" lanjut Anom.

Bapak dari tiga anak ini memang gencar dalam mengkritisi pemerintah khususnya yang menyangkut layanan kesehatan di Kab. Brebes.

Ketika disinggung tentang rencana pemerintah akan kembali memberlakukan Jamkesda di RSUD Brebes aktifis kesehatan yang dikenal paling vokal ini berharap bahwa Jamkesda harus unlimited atau jangan dibatasi dalam memberikan jaminan pembiayaan sebab percuma saja kalau hanya perorang dicover cuma Rp. 1,5 jt setiap kali sakit bagaimana kalau total biaya sampai lima puluh juta, maka akan membebani rakyat miskin lagi

"Silakan saja lah pemerintah bikin program tapi harus benar - benar pro rakyat , apa lagi terhadap warga miskin itu harus di prioritaskan" tegas Anom menutup percakapan ini.

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top