Rekan Indonesia Unjuk Rasa Di Kantor Dinkes DKI - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Rekan Indonesia Unjuk Rasa Di Kantor Dinkes DKI

Peristiwa
rekan indonesia unjuk rasa di kantor dinkes dki
Unjuk Rasa Di Kantor Dinkes DKI

Megapolitanpos.com. Jakarta. Pagi ini (17/6) Relawan Kesehatan Indonesia DKI Jakarta melakukan unjuk rasa, unjuk rasa yang dikuti oleh puluhan orangyang merupakan pengurus kota dari 5 wilayah di DKI menuntut diperbaikinya pelayanan kesehatan di DKI Jakarta dan Bentuk Segera Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah (BPRSD)DKI .

Sejak dijalankannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di DKI, dimana DKI sebelum BPJS resmi dijalankan pada tanggal 1 Januari 2014 pada tahun 2013 oleh pemerintah provinsi telah dijadikan prototipe pelaksanaan BPJS. Dan sejak diberlakukannya pelayanan kesehatan di DKI cenderung memburuk. Hal ini disebabkan masih banyaknya Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tahap Lanjut (FKTL) di DKI yang masih mempersulit pelayanannya terhadap pasien pengguna JKN/KIS yang dikelola oleh BPJS.

Hal ini dikatakan oleh Andi Tarigan, Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta dalam siaran persnya terkait unjuk rasa Rekan Indonesia DKI Jakarta hari ini (17/6) di kantor Dinas kesehatan DKI, Jakarta Pusat.

Dikatakan oleh Andi "FKTP dan FKTL di DKI yang seharusnya selaras dalam melayani masyarakat yang sakit justru sering melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan program JKN/KIS."

Menurut Andi Dilapangan masih banyak peserta baik peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) maupun mandiri mengalami penolakan dengan alasan kamar rawat penuh, dokter tidak ada, jadwal tindakan yang ditunda-tunda, obat yang harus beli, perawatan yang kejar target, dan lain lain."

Andi memaparkan "Catatan Rekan Indonesia DKI sampai Mei 2016 ini saja, sudah 5 warga wafat (2 Jakarta Barat, 2 Jakarta Selatan dan 1 Jakarta Timur ) serta 25 warga yang dipersulit dalam mengakses layanan kesehatan di FKTP dan FKTL."

"Data tersebut adalah data berdasarkan laporan langsung warga kepada Rekan Indonesia DKI, bukan tidak mungkin masih banyak lagi warga DKI yang mengalami hal yang sama." ujar Andi.

Andi menilai kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan permasalahan layanan kesehatan masih sebatas kerja-kerja layaknya pemadam kebakaran yang baru sibuk memadamkan api jika ada kebakaran.

"Kalau ada kasus yang dilaporkan baru dinkes menyelesaikannya, sementara diluar itu banyak warga yang tak tertangani"

"Seharusnya dinkes tegas dalam penegakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi DKI terhadap FKTP dan FKTL yang melakukan pelayanan buruk." ungkap Andi.

Terkait penegakan peraturan sebenarnya pemprov telah memiliki payung hukum yaitu *UU RS Bab XII tentang Fungsi Pembinaan dan Pengawasan* terhadap Fasilitas Kesehatan yang wewenangnya diberikan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun sayang pemerintah dalam hal ini Kemkes RI dan Dinkes masih belum fokus dalam menegakkan UU RS tersebut. Banyak RS yang dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada warga masih buruk dan tidak informatif dan edukatif kepada warga.

Menurut Andi dalam kaitan penegakan UU RS Bab XII tersebut melalui PP No.49 tahun 2013 dan Permenkes No.17 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) sudah diatur, dan daerah-daerah seharusnya juga dengan segera membentuk BPRS Daerah diwilayahnya masing-masing.

"Jika BPRS Daerah dapat dibentuk maka akan lebih cepat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah karena BPRS memiliki wewenang untuk mengawasi dan membina RS bahkan dapat mencabut izin RS yang nakal" ungkap Andi.

"Sejak dari tahun 2009 kami fokus pada perbaikan pelayanan kesehatan terhadap pasien, dulu kami pernah mengajukan dibentuknya posko pengaduan layanan kesehatan. Waktu itu Gubernur DKI Fauzi Bowo setuju dan memerintahkan dinas kesehatan untuk memiliki membentuk posko tersebut. Sayangnya hal tersebut ditolak oleh RS dalam pertemuan dengan dinkes DKI dengan alasan tidak ada payung hukumnya"

"Sekarang UU nya sudah ada, PP dan Permenkenya sudah ada, Kami tantang Ahok untuk serius membenahi pelayanan kesehatan di DKI dengan membentuk BPRSD DKI. Sehingga ketika ada warga DKI yang mendapatkan masalah dalam pelayanan kesehatan dapat segera ditindaklanjuti dan akan semakin jelas siapa yang berwenang menyelesaikan masalah terkait dengan pelayanan kesehatan. Karena selama ini wewenang tersebut tumpang tindih antara BPJS sebagai pengelola jaminan dengan Kemkes dan Dinas yang membawahi RS" tegas Andi.

"Konyolnya ketika ada permasalahan dalam pelayanan kesehatan semua pihak saling lempar tangan dan saling menyalahkan. Sementara rakyat terus dirugikan dengan pelayanan yang buruk" Andi mengakhiri pernyataannya.

Menurut pantauan media, unjuk rasa Rekan Indonesia DKI Jakarta berlangsung tertib dan lancar.

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top