Diduga Langgar Maklumat Kapolri, Polres Kota Blitar Tindaklanjuti Laporan JTM - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Diduga Langgar Maklumat Kapolri, Polres Kota Blitar Tindaklanjuti Laporan JTM

Hukum
diduga langgar maklumat kapolri polres kota blitar tindaklanjuti laporan jtm
Joko Trisno Mudiyanto Advokad JTM

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar-Ahirnya Polres Kota Blitar merespon laporan Advokat Joko Trisno Mudiyanto (JTM) atas dugaan pelanggaran Maklumat Kapolri tentang Physikal Distancing oleh Kepala Dinas Sosial Kota Blitar berbuntut panjang, kegiatan pembagian sembako, PKH dan BPNT dinilai telah melanggar maklumat Kapolri.

Saat itu bukti foto pelanggaran saat pembagian bantuan sosial dinilai meresahkan masyarakat, karena Pemkot abai himbauanya sendiri dimana warga untuk tidak melakukan kegiatan yang bisa membuat berkumpulnya orang banyak, justru aturan itu dilanggarnya sendiri (Pemkot Blitar Red).

Ir Joko Trisno Mudiyanto, S.H., mengatakan secara resmi pihaknya telah mengirimkan laporan ke Polres Kota Blitar. Plt.Wali Kota Blitar dianggap abai terhadap maklumat Kapolri, Maklumat Nomor : Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Senin (20/04/2020).

Menurut Joko Trisno Pemerintah Kota Blitar yang telah mengadakan bagi-bagi sembako kepada masyarakat, dengan mengumpulkan ditempat umum dan Gedung Kesenian milik Pemerintah Kota Blitar atas undangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Blitar dianggap nya menyalahi aturan, yaitu Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

"Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020, oleh Pejabat Pemerintah Kota Blitar," ungkap Joko.

Joko Trisno menegaskan, dalam laporannya ada dua hal yang dijadikan dasar acuan pelaporan ke Polres Kota Blitar yang dianggap bahwa pertama Pemerintah Kota Blitar tidak menjalankan standart Protokoler penanganan penyebaran disease pandemic corona (Covid-19).

Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, ini dasar laporan yang ke dua, Pemkot Blitar telah melanggar ketentuan tersebut.

"Dengan demikian kesimpulan kami adalah Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Plt.Walikota Blitar telah mengabaikan dan melecehkan Maklumat Kapolri tersebut. Dan atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintah Kota Blitar apapun bentuk kegiatannya harus dikenakan sanksi pidana," ucapnya.

"Ini pasal yang kami laporkan melanggar Pasal 212, Pasal 214 dan Pasal 216.KUHP. pasal 214 KUHP," ungkapnya.

Lanjut Joko, bila hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal menjadi tujuh tahun penjara.

Terakhir Joko menyebut semua sudah dpaparkan tadi di hadapan penyidik Polres Kota Blitar, dan Rabu depan pihaknya akan diminta hadir lagi untuk pemberkasan.(za)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top