Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Soroti Pemkab Terkait Banyak Warga Yang Tidak Dapat Bansos - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Soroti Pemkab Terkait Banyak Warga Yang Tidak Dapat Bansos

Berita Daerah
komisi iv dprd kabupaten blitar soroti pemkab terkait banyak warga yang tidak dapat bansos
Medi Wibawa Sekretaris Komisi IV DPRD Kab.Blitar

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar-Meminimalisir Human Eror di lapangan, Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar akan mengawal penyaluran bantuan, untuk mengatasi dampak Virus Corona (Covid-19).

Baik bantuan dari Pemkab, Pemprov maupun Pusat agar tepat sasaran, penyaluran bantuan tahap pertama yang sudah digulirkan ternyata masih ada masarakat miskin terdampak yang memprotes ke Parlemen DPRD Kabupaten Blitar, baik melalui kontak Ponsel maupun pengaduan langsung.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Medi Wibawa mengatakan banyak mendapat masukan dari masyarakat, mengenai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tahap pertama yang masih banyak masalah di masyarakat.

"Ini hal yang perlu di evaluasi dengan pembagian Bansos sebelumnya yang banyak menuai complain masyarakat atau tidak tepat sasaran, sehingga sehingga akan lebih baik lagi," tutur Medi pada wartawan, Senin (11/05/20).

Dijelaskan Medi jika pihaknya juga sudah melakukan rapat kerja dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar, mengenai data yang digunakan dalam penyaluran Bansos tersebut.

"Karena data yang menjadi acuan pemberian bansos diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang terakhir pendataannya pada tahun 2015 sehingga dipastikan banyak perubahan," jelas politisi PAN ini.

Medi Wibawa lebih lanjut mengungkapkan akan mengawal penyaluran bantuan, baik dari pusat, provinsi terutama pemkab.
"Sekarang sedang diproses penyaluran tahap kedua, maka evaluasi mulai pendataan sampai penyaluran harus diperhatikan," ungkapnya.

Pada tahap awal penyaluran bansos dari Pemkab Blitar sebanyak 42.296 paket sembako untuk warga terdampak Covid-19, yaitu yang bukan penerima PKH, BNPT dan bantuan lainnya dari pemerintah pusat di 22 kecamatan. Adapun bansos berupa paket sambako senilai Rp 208.500 terdiri dari beras 10 kg, terlur 15 biji, kue dan keripik, sambal pecel dan masker.

Oleh karena itu Medi menegaskan untuk bansos tahap kedua ini, dewan menyarankan agar desa ikut serta dalam melakukan pendataan penerima bansos.

"Agar data lebih valid, serta tidak ada lagi bansos yang salah sasaran," pungkasnya.

Hal senada juga pernah disampaikan sebelum nya oleh Mujib Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari partai Gerindra, pada tahap pertama penyaluran bantuan pihak nya juga banyak menerima keluhan dari warga miskin yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).(za)


Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top