Penyaluran Bansos Di Kabupaten Blitar Belum Tepat Sasaran - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Penyaluran Bansos Di Kabupaten Blitar Belum Tepat Sasaran

Berita Daerah
penyaluran bansos di kabupaten blitar belum tepat sasaran
Mujib Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Semua bantuan sosial telah digulirkan ke tengah masyarakat di Kabupaten Blitar, Program Keluarga Harapan ( PKH ), Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) serta bantuan penanggulangan covid -19.

Penyaluran bantuan sosial yang diharapkan bisa meringankan beban di tengah wabah virus corona (Covid-19), yang terjadi justru mengundang keributan dan kesenjangan karena tidak ditunjang dengan falidasi data yang ada, sehingga tumpang tindih.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Mujib mengatakan pihaknya mengaku kerap menerima pengaduan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, PKH, BPNT, dan program bansos lainya.

"Dari laporan tersebut kami menilai pembagian bantuan di lapangan masih ada tumpang tindih, yang lebih berhak malah tidak tersentuh," ungkap Mujib.

Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Blitar tersebut mengatakan bila pendataan yang dilakukan mulai dari tingkat bawah saja akurasinya kurang bisa dipertanggung jawabkan sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan, harusnya kita cermat betul jangan sampai ada penerima bantuan dobel sementara juga banyak warga yang tidak dapat sama sekali.

Pandemi corona virus covid 19, semua terdampak. Maka dari itu pembagian bantuan seharusnya merata.

"Banyak sekali bantuan dari pemerinah, saya harap pemberian Karena di masih ada yang lebih berhak menerima tapi tidak dapat dan mengeluhkan itu ke saya,” ungkapnya, Rabu (29/4/2020).

Mujib minta kepada Bupati Blitar untuk melakukan validasi data penerima bantuan dan mendata ulang .

"Harusnya divalidasi ditingkat bawah yaitu RT lalu desa. Data harus sesuai fakta agar terhindar dari ini saudara siapa, kolega, teman baik harus kita hilangkan," tegasnya.

"Saya minta tidak ada data yang direkayasa, kalo mereka tidak masuk dari 12 kriteria sekurang kurang 7 point sesuai aturan pemerintah ya tidak usah dimasukan data sesuai Peraturan Mentri Sosial Nomor 11 2018 Tentang penyaluran bantuan sosial.
Korban pemutusan hubungan kerja, orang miskin ini harus nya bisa di kafer meraka tidak masuk program PKH, BPNT, dan yang diluar ini juga harus didata," tuyupnya.(za)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top