Pejabat Pemkot Blitar Dilaporkan Pengacara JTM Ke Polres Blitar, Terkait Kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Pejabat Pemkot Blitar Dilaporkan Pengacara JTM Ke Polres Blitar, Terkait Kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial

Hukum
pejabat pemkot blitar dilaporkan pengacara jtm ke polres blitar terkait kegiatan penyerahan bantuan sosial
Saat pembagian sembako

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar-Pejabat Pemkot Blitar dilaporkan Pengacara JTM ke Polres Blitar terkait kegiatan penyerahan bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Blitar yang melibatkan orang nomor satu Plt.Wali Kota Blitar Santoso dan Kepala Dinas Soisial berbuntut panjang, kegiatan pembagian sembako,PKH dan BPNT di nilai telah melanggar maklumat Kapolri.

Joko Trisno Mudiyanto kepada wartawan mengatakan, wabah virus Corona di dunia sangatlah meresahkan masyarakat, untuk mengantisipasi penyebaran wabah yang lebih masif lagi, bahkan Pemkot Blitar yang sudah menghimbau warganya untuk tidak melakukan kegiatan yang bisa membuat berkumpulnya orang banyak,justru aturan itu dilanggar nya sendiri ( Pemkot Blitar. Red ) .

Ir.JokoJoko Trisno Mudiyanto, S.H., yang juga sebagai Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara “JTM & REKAN” di Jl. Penataran No.3 RT.02 RW.10 Palulo Nglegok Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini,secara resmi telah mengirimkan laporan nya ke Polres Kota Blitar. Plt.Wali Kota Blitar abai terhadap maklumatm Kapolri
Maklumat Nomor : Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Senin (20/04/2020).

Menurut Joko Trisno Pemerintah Kota Blitar yang telah mengadakan bagi-bagi sembako kepada masyarakat, dengan mengumpulkan ditempat umum dan Gedung Kesenian milik Pemerintah Kota Blitar atas undangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Blitar dianggap nya menyalahi aturan, yaitu Maklumat Kapolri Jendral Polisi Idham Azis.

"Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020, oleh Pejabat Pemerintah Kota Blitar," ungkap Joko.

Joko Trisno yang juga sebagai LSM Jihat ini, lebih lanjut menegaskan, dalam laporannya ada dua hal yang dijadikan dasar acuan pelaporan ke Polres Kota Blitar yang dianggap bahwa pertama Pemerintah Kota Blitar tidak menjalankan standart Protokoler penanganan penyebaran disease pandemic corona ( Covid-19 ).

Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, ini dasar laporan yang ke dua, Pemkot Blitar telah melanggar ketentuann tersebut .

"Dengan demikian kesimpulan kami adalah Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Plt.Walikota Blitar telah mengabaikan dan melecehkan Maklumat Kapolri tersebut. Dan atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintah Kota Blitar apapun bentuk kegiatannya harus dikenakan sanksi pidana karena melanggar Pasal 212, Pasal 214 dan Pasal 216.KUHP. pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal menjadi tujuh tahun penjara ” kata Joko.

Lanjut Joko jika kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH), namun jika dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Kota Blitar terkesan pembiaran oleh Polisi, tanpa peringatan ataupun dibubarkan, sehingga menimbulkan kontroversial, hukum hanya berlaku untuk masarakat biasa, sementara tidak untuk para pejabat Pemerintah.

"Saya sangat prihatin dan sangat miris melihat foto di media sosial dan mendengar keluhan masyarakat ditengah-tengah rasa ketakutan dan was-was terhadap penyebaran Virus Corona (Covid-19) justru hal ini tetap dilakukan Pmkot Blitar,” pungkas Joko.

Joko Trisno menegaska , agar Kapolres Blitar Kota menghentikan dan menindak tegas pelaku pengumpulan massa dalam jumlah banyak sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu kegiatan pengumpulan masyarakan dengan moment bantuan sosial ini sebelumnya juga mendapat protes keras dari kalangan parlemen DPRD Kota Blitar dari Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB),Partai Demokrat dan juga dari partai PDI.Perjuangan.( za )

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top