Strategi Memerangi Covid-19, Pers Diabaikan! - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Strategi Memerangi Covid-19, Pers Diabaikan!

Peristiwa
strategi memerangi covid-19 pers diabaikan
Virus dilihat dengan teleskop

MEGAPOLITANPOS.COM (Jakarta) -- Ada yang diabaikan oleh Presiden dalam mengatur strategi penanganan wabah Covid-19. Yaitu peran pers dalam mengelola informasi publik terkait wabah corona ini.

Seiring dengan dikeluarkannya Perppu dan Keppres yang begitu instan dan memuat nilai fantastis, menjadi sebuah angin segar bagi seluruh stake holder pelaku langsung Perjuangan Penanganan Wabah Covid19, yang secara jelas dan terang di Komando oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid19, Doni Monardo selaku Ketua BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Pemerintah melalui konferensi pers Presiden Jokowi, resmi menggelontorkan Dana Penanganan Wabah Covid19 sebesar Rp405,1 triliun yang peruntukkannya secara detil dikelola oleh masing masing pelaksana teknis di Kementerian maupun Badan Negara yang membidanginya.

Di satu sisi, bergulirnya arus informasi yang begitu cepat, tidak disadari oleh Pemerintah, bahwa hal itu merupakan Hal Khusus yang dikerjakan oleh insan pers.

Bahkan kinerja yang terus menerus dilakukan sebagai satu update informasi seolah diabaikan, lantaran pekerja pers ini dianggap sebelah mata.

Mengingat hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPP-AWDI), secara RESMI mendesak Pemerintah terutama Presiden Jokowi dan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid19 (Doni Monardo) untuk memberikan Ploting Anggaran SOSIALISASI dan Edukasi kepada Masyarakat Indonesia terkait Upaya menekan semakin meluasnya Wabah Covid19 di Bumi Nusantara.

AWDI sebagai wadah Jurnalis yang hampir setiap saat menginformasikan perkembangan mengenai berbagai aspek informasi terkait wabah Covid19.

AWDI memberikan apresiasi atas kinerja dan keputusan cepat yang diambil oleh Presiden dan Jajaran Kabinet Kerja Jilid II dalam menangani wabah Covid19. Namun di tengah lapangan, masih saja terjadi berbagai penyimpangan informasi karena tidak dikendalikan secara sistematik dan terpusat, dalam hal pengaturan arus informasi yang beredar.

Maka tidak jarang, masih terus menerus bergulir berita HOAX atas berbagai kebijakan yang salah dipersepsikan oleh para jurnalis ataupun para citizen journalist.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Budhi Wahyudi Syamsu dan Sekjen AWDI Ali Narsullah Ramadhan kepada _megapolitanpos.com_ (1/4/2020).

AWDI mendesak Presiden untuk membentuk Tim Terpadu Pengendali Arus Informasi yang mengakomodir seluruh elemen organisasi profesi wartawan atau organisasi pers yang ada saat ini.

AWDI juga mengapresiasi Para Pekerja Bidang Kesehatan yang secara Totalitas telah melakukan pelayanan dalam merawat dan mengantisipasi para Pasien yang Terinfeksi Covid19.

Dan Jurnalis, siap mendampingi kinerja mereka di berbagai Rumah Sakit maupun di lokasi lain untuk membantu monitoring agar dapat meminimalisir terjadinya proses kebocoran yang mengakibatkan meluasnya penyebaran Covid19, yang ternyata sebagian besar bermula dari para pengunjung Rumah Sakit, yang tidak sadar terpapar Covid19 kemudian, mereka bepergian kemana mana dan menularkan Covid19 di tempat tinggal mereka masing masing.

AWDI berharap, agar Pemerintah dapat memanggil seluruh Pimpinan Organisasi Pers dan Wartawan untuk berkumpul membuat sebuah Tim Kerja Supporting Presiden agar validitas informasi lebih komprehensif dan transparan.

Selain itu, hendaknya media dipandu untuk memberikan edukasi dan optimisme serta membangkitkan semangat masyarakat dalam melawan Covid-19.

Dan bahwa Wartawan sebagai Pilar Negara, memiliki kewenangan untuk memberitakan dan memberikan pemahaman kepada seluruh Pimpinan Daerah untuk seragam dan serentak dalam menerapkan pola penanganan wabah Covid19.

Semoga Presiden Jokowi, segera membuka mata hatinya, untuk segera mengundang seluruh Organisasi Wartawan dan Organisasi Pers untuk bersama sama duduk dalam satu meja perundingan, membentuk Tim Kerja Supporting Presiden untuk Sosialisasi Kebijakan, Edukasi dan Tata Cara Penanganan Wabah Covid19, agar lebih efektif dan kongkrit.
Bukan hanya sekedar laporan karena alasan menghabiskan anggaran semata.

Demikian pandangan DPP-AWDI, terkait fenomena wabah Covid19 yang saat ini seolah olah lebih laten dari kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sudah semakin menggila di negara ini. (*)


Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top