Sudah Saatnya BumiPutera Bangkit, Merebut Kejayaanya, Dengan Kembali Ke Pancasila & UUD 1945 Asli - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Sudah Saatnya BumiPutera Bangkit, Merebut Kejayaanya, Dengan Kembali Ke Pancasila & UUD 1945 Asli

Opini Warga
sudah saatnya bumiputera bangkit merebut kejayaanya dengan kembali ke pancasila uud 1945 asli
Budhi Mithoon, Sekjend GEPRINDO

Megapolitanpos.com. Jakarta. Melihat situasi kondisi Bangsa Indonesia yang semakin memprihatinkan, dimana Arogansi Kekuasaan khususnya Pemprov DKI Jakarta sudah tidak berpijak pada Kepentingan Rakyat, semakin semena mena dalam melakukan Penindasan terhadap Rakyat Kecil dan semakin Jelas menunjukan keberpihakannya terhadap Para Pemodal Asing dalam Hal ini adalah para Pengembang.

Hal ini akan menjadi Preseden Buruk dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang jelas menciderai Semangat Pancasila dan Nilai-nilai Demokrasi yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang seharusnya penanganan tersebut harus dilandasi dengan nilai nilai kemanusiaan dalam Penggusuran dengan Dialog dan Musyawarah terlebih dahulu agar tercipta Win-Win Solutions antara Pemerintah dan Rakyat Tergusur.

Tapi Faktanya Penggusuran Paksa semakin tak terkendali tanpa Kompromi di Penjaringan Jakarta Utara khususnya di Teluk Jakarta, Rakyat Kecil semakin tergusur tanpa Solusi yg efektif serta mengabaikan aturan bahkan Pemprov Jelas menabrak Hukum dengan tanpa Adanya Izin Reklamasi yg harusnya Melalui 3 Tahapan Izin Reklamasi Daratan yaitu sbb :
1. Izin Prinsip utk Memenuhi Persyaratan Seluruh Perizinan (20 Item).
2. Izin Pelaksanaan Pembangunan Infrakstruktur Pendukung.
3. Izin Reklamasi Daratan (Dari Ancol bertambah Kelaut).

Dengan adanya Reklamasi Daratan menjadi pantai Utara Jakarta (Teluk Jakarta), bahkan ketika Kita mengikuti perkembangan Sidang Gugatan Aliansi Masyarakat Jakarta Tolak Reklamasi di PTUN Jakarta, Tentang Izin Reklamasi, Pihak Pemprov DKI Jakarta sudah 2 kali Persidangan tidak dapat menjawab Pertanyaan Majelis Hakim PTUN tentang Perizinan Reklamasi tersebut, sampai akhirnya Final Putusan sidang Gugatan tertunda lagi sampai dengan 31 Mei 2016.

Sidang Gugatan tersebut dihadiri oleh Elemen Masyarakat dan ratusan perwakilan Komunitas Nelayan dr Teluk Jakarta yang sangat membutuhkan Kepastian Hukum, karena berkaitan dengan Nafkah dan masa depan kehidupan Nelayan di teluk Jakarta.

Disini jelas terlihat bahwa Proses Reklamasi Teluk Jakarta ini sudah sangat Bertentangan dan Cacat Hukum, dan sudah jelas di mata Masyarakat bahwa Perintah Penggusuran tersebut adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta alias Ahok, yang sudah jelas sedang terjerat kasus Hukum Kasus Pembelian Lahan RS. Sumber Waras yg merugikan Negara sebesar 191 Milyar.

Dari kasus tersebut sudah Jelas Bahwa Rekomendasi Audit BPK sudah Kuat dan Mutlak utk Memutuskan Ahok menjadi Tersangka, Kasus tersebut tdk hanya berhenti sampai disitu.

Ditambah lagi Adanya suap dari Direktur Utama PT.APL yang sudah menjadi Tersangka kasus suap terhadap Anggota Dewan di DPRD yang juga akan Menyeret Ahok dalam proses Gratifikasi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Dalam Keputusan Reklamasi tersebut,Hal ini jelas membuktikan bahwa semua Proses Reklamasi ini penuh Kejanggalan dan menabrak Aturan Hukum yang berlaku.

Oleh karena itu Kita sebagai Pribumi Indonesia, Bumiputera Indonesia yang memiliki Peranan Penting untuk Menjadi Tuan di Negeri sendiri dalam membangun Bangsa, sudah selayaknya memiliki Hak Penuh utk menyikapi persoalan Bangsa dengan memberi Solusi Efektif yang menyangkut Masa Depan Bumiputera Indonesia di masa yang akan datang.

Kami Dari Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menyerukan kepada seluruh Komponen Bangsa yg Peduli terhadap Kedaulatan Merah Putih, agar Beraksi dan Berkontribusi dengan sama sama Menjaga Kedaulatan Bangsa dari Dominasi Asing yg cenderung bermaksud menguasai Negeri Tercinta Indonesia, Kita Tolak Segala Bentuk Penjajahan Gaya Baru Asing, NEKOLIM ( NeoKolonialisme, NeoLiberalisme, NeoImperialisme), krn bertentangan dengan semangat Patriotisme Bangsa Kita yang termaktub dalam Pembukaan UUD Dasar 1945 bahwa Penjajahan diatas Dunia Harus di Hapuskan.!

Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Amandemen UUD 1945 yang sudah 4 kali dilakukan sampai thn 2002 itu, hanya memenuhi Syahwat Kepentingan Asing, yang bisa kami Katakan bahwa Amandemen sampai thn 2002 tersebut adalah Kudeta terhadap Konsitusi, oleh Karena itu Mari Kita Buka Mata dan Hati Kita utk melihat Situasi Kondisi Bangsa dengan Faktanya dan Wujudkanlah Solusi dalam Aksi Nyata, sudah cukup kita berdiskusi dan saat ini sudah saatnya Kongkritkan Aksi dengan Membangun Negeri untuk Selamatkan NKRI Demi Kebaikan Masa Depan Anak Cucu Kita nanti .


* Budi Mithoon, Sekjend Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top