APCRI Akan Realisasikan Program CSR Indonesia Terang - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

APCRI Akan Realisasikan Program CSR Indonesia Terang

Peristiwa
apcri akan realisasikan program csr indonesia terang
Apcri

MEGAPOLITANPOS Jakarta, - Asosiasi Pengelola CSR Republik Indonesia (APCRI) saat ini tengah menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan realisasi program penyaluran CSR berupa Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), jika semua sistem yang diminta pihak Dirjen Pajak sudah dipenuhi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum APCRI yang baru, Muhamad Taufik E, ST dan Sekjen Choirul Mashudi, SE dikantornya Menara Era Lt. 12A. Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/1/20) lalu.
Taufik mengatakan saat ini pihak APCRI sedang mempersiapkan semua permintaan dan mengikuti sistem yang diterapkan oleh Dirjen Pajak seperti membuat sistem yang berisi database untuk rekanan. Selanjutnya, dalam merealisasikan program itu, Taufik menegaskan bahwa saat ini harus ada kontrak, bukti pembayaran lunas, NPWP perusahaan, rekap MC0 bagi yang sudah melakukan MC0 dan adanya hal mengikat seperti AHU yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham.
“Dengan data-data itu atau data yang masuk ke APCRI maka akan kami cap dan legalisir, karena tidak boleh dileluarkan kontrak baru yang bisa membuat rancuh. Seperti yang terjadi dijaman kepengurusan APCRI yang lalu, ada kontrak yang dobel, kabupaten ada dua. Inilah yang sedang diperbaiki sebelum semua program itu dijalankan,” tegas Taufik.
Sementara itu, dalam melanjutkan kepengurusan APCRI yang baru, Taufik menyatakan pihaknya tetap akan melanjutkan semua program dengan sistem yang dirancangnya agar tidak menimbulkan kerancuhan dan tumpang tindih data seperti yang terjadi di dalam kepengurusan APCRI sebelumnya.
“untuk administrasi didalam membuat kontrak, tidak boleh pak, biarpun melanjutkan kita harus bikin yang baru, legalisir dengan nomor baru yang dikeluarkan tahun 2020 dan ini adalah mutlak. Hal itu dilakukan akan memudahkan jika terjadi kerancuhan data dan siapa yang mengeluarkan ketahuan,” jelasnya.
Sedangkan, kerancuhan yang terjadi pada masa kepengurusan APCRI yang terdahulu, Taufik menilai karena mereka tidak tahu mekanisme yang harus dilakukan terhadap Dirjen Pajak, akhirnya karena niat tidak baik jadi seenaknya. Ada rekanan bisa bayar 50 atau 25 dulu, ujung-ujungnya masuk kekantung sendiri.
“Masalah-masalah seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Saat ini, kontraktor sanggup, ada uang bayar, bikin MoU lalu dibuatkan databasenya sama tim APCRI. Semua database akan discan dan akan diajukan ke Dirjen Pajak,” ungkapnya.
Taufik mengatakan, saat ini APCRI sudah mendapatkan Pin untuk akses server ke Dirjen Pajak, jadi pihak APCRI tinggal memasukkan data base untuk mendapatkan barcode dari Dirjen Pajak yang fungsinya untuk mendapatkan akses jumlah keuangan yang akan disalurkan.
“Dirjen Pajak Cuma bilang begini, Pak taufik sudah pengesahan semuanya, ini saya kasih nomor pin untuk servernya. Lewat server ini Pak, bukan bentuk segini yang disodorkan. Semua akan discan sama tim saya, no pin server sudah jelas masuk, dari rekap itulah saya bisa mendapatkan barcode keuangan kita berapa,” tukasnya.
Kendati demikian, terkait adanya kendala dan permasalahan yang terjadi didalam kepengurusan APCRI sebelumnya, Taufik selaku Ketua Umum APCRI yang baru menyatakan siap bertanggungjawab, walaupun hal itu diluar tanggungjawab dan sepengetahuannya.
“Saya setelah ditunjuk sebagai Ketua Umum, tentunya punya trik untuk mengembangkan atau mengembalikan marwah CSR dengan ketentuan tidak saling mengorbankan, menjatuhkan dan menjelekkan satu sama lainnya. Kita bicara data dan mengikuti perkembangan yang real yang sudah ada dan profesional serta bertanggungjawab. APCRI dibawah kami ada tim auditor, tim pekerja dan kami akan memperbaiki dulu sistem internal baru nantinya bicara eksternal,” jelasnya.
Sedangkan, data atau kontraktor rekanan yang sudah ada dan masuk sejak jaman Sulaiman Rauf ataupun Muklas, kata Taufik, semua tetap diakomodir dan diterima dengan catatan mengikuti sistem perkembangan yang diwajibkan oleh pihak Dirjen Pajak seperti permasalahan data base untuk semua rekanan dan juga mengikuti prosedur dari APCRI itu sendiri.
Diketahui, sebelumnya APCRI dituding menyodorkan dugaan program CSR fiktif yang berujung pada penuntutan pengembalian dana dari para rekanan atau kontraktor. Sejumlah kontraktor menuntut APCRI mengembalikan dana yang telah mereka setorkan karena merasa tertipu oleh pengurus APCRI sebelumnya yang menjanjikan kepada mereka untuk dijadikan mitra kerja dalam melaksanakan proyek penyaluran CSR berupa program penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS).
Terkait pemberitaan dan beragam tudingan itu sendiri, baik Taufik selaku Ketua Umum APCRI, maupun Choirul Mashudi selaku Sekjen yang baru, menyatakan siap bertanggungjawab atau kerancuhan dan kelalaian yang dilakukan oleh pengurus APCRI yang lama.
“Walau itu bukan tanggungjawab saya karena ada dipengurusan yang lama, namun saya selaku Ketua Umum yang baru akan bertanggungjawab karena saya akan mengembangkan APCRI dan mengembalikan amrwah CSR agar sesuai dengan aturan yang ada agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Semua sedang kami tata secara internal, baik sistem maupun prosedurnya, agar kedepan berbagai program CSR bisa segera direalisasikan dan dikerjasamakan dengan para rekanan yang ada,” pungkasnya. (Red)


Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top