Rekan Indonesia Serbu Kantor Menkes, Tolak Kenaikan Iuran BPJS - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Rekan Indonesia Serbu Kantor Menkes, Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Hukum
rekan indonesia serbu kantor menkes tolak kenaikan iuran bpjs
Unras Rekan Indonesia Di Kantor Kemenkes RI

MEGAPOLITANPOS.COM. JAKARTA- Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam pepres no. 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diantaranya adalah kebijakan menaikan iuran BPJS adalah sebuah bukti bahwa pemerintah tidak hadir dalam penderitaan yang sedang di derita rakyatnya.

Di tengah kehidupan rakyat yang semakin berat, pemerintah malah menambah beban biaya hidup rakyat dengan kebijakannya menaikan iuran BPJS, terutama untuk peserta mandiri kelas 3. Kebijakan menaikan iuran pada peserta mandiri kelas 3 jelas akan berdampak pada bertambahnya beban hidup rakyat kecil, dimana mayoritas peserta mandiri kelas 3 adalah Bukan Penerima Upah (BPU) atau Bukan Pekerja (BP).

Mereka adalah rakyat yang berpenghasilan rendah yang antara pengahsilan dan pengeluaran per bulan sangat pas-pasan. Mereka adalah pekerja serabutan, pedagang kecil, dan pekerja jasa harian (tukang cuci, tukan bersih rumah, tukang bersih kebun, kenek bangunan, kenek angkutan umum, tukang ojek, tukang antar barang, dll).

Demikian disampaikan oleh Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) DKI Jakarta, Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, M. Tiana Hermawan atau biasa dipanggil Tian dalam orasinya di depan gerbang kantor Kemenkes RI tadi pagi (28/11).

Apalagi, menurut Tian.DPR RI Komisi IX dengan Menkes, direksi BPJS Kesehatan, DJSN, dan mitra kerja tanggal 5 November 2019 di ruang rapat Komisi IX telah menyatakan kekesalannya dimana rekomendasi DPR RI Komisi IX pada rapat sebelumnya, dimana DPR RI merekomendasikan agar iuran BPJS untuk peserta mandiri kelas 3 tidak dinaikan malah tidak digubris sama sekali.

"Ini jelas membuktikan bahwa pemerintah hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan BPJS dari defisitnya tapi tidak memikirkan bertambah beratnya beban biaya hidup rakyat" tegas Tian.

Tian juga mengkritik wacana menkes yang akan mensubsidi iuran BPJS bagi peserta mandiri kelas 3.Menurut hitungan menkes, pemerintah memerlukan anggaran sebesar 9T lebih.

"Apakah subsidi merupakan solusi yang tepat ? Jelas tidak ! Mengapa tidak tepat ? pertama, subsidi adalah bantuan. Dimana bantuan tersebut landasannya adalah kemauan baik, dan berisfat tidak tetap. Artinya kapan pun pemerintah mau maka subsidi bisa dicabut" seru Tian.

Tian menambahkan bahwadalam UU SJSN dan UU BPJS tidak mengenal istilah subsidi. Sumber penerimaan BPJS sudah tegas disbutkan berasal dari iuran peserta. Sehingga wacana subsidi dari menkes adalah hanya sebatas retorika menkes yang tidak memiliki landasan hukum dan peraturannya.


Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top