PSI : Gubernur Anies Diduga Tidak Paham Anggaran DKI - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

PSI : Gubernur Anies Diduga Tidak Paham Anggaran DKI

Nasional
psi gubernur anies diduga tidak paham anggaran dki
Keterangan Pers PSI

MEGAPOLITANPOSCOM, Jakarta-Fraksi Partai Solidaritas Indonesia(PSI) DKI Jakarta melakukan konferensi pers kepada para media. Dalam Presconya, melalui 2 anggota DPRDnya Idrus Ahmad dan William Aditya Sarana, tersebut PSI menyatakan bahwa Jakarta memasuki situasi kritis karena banyaknya kejanggalan dalam proses penyusunan anggaran yang tidak transparan. Melalui dua kadernya, PSI menilai Gubernur DKI Anies Baswedan diduga gagal dan tidak paham anggaraan DKI serta terkesan tidak peduli dalam proses penyusunan anggaran.

"Kemarin saya temukan usulan Pembelian lem Aibon senilai 82 miliar rupiah di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana?, kenapa lem Aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!" tegas William.

Selain lem aibon, Fraksi PSI menemukan usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar 124 miliar rupiah di Dinas Pendidikan wilayah I Jakarta Timur, sebanyak 7.313 unit di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai 66 miliar rupiah di Dinas Komunikasi, informatika dan statistik.

"Apa bener kesalahan input atau karena masyarakat sudah teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan ya, saya minta jangan hanya data komponen saja, sekaligus jejak digital oleh siapa yang input, komponen apa dan kapan, supaya terang benderang," lanjut William.

William menduga Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Sebagai seorang Gubernur, seharusnya dapat bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggaranya, apa yang mau dibahas? Setiap ada temuan yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi," kata William

Di kesempatan yang sama Idris Ahmad, Ketua Fraksi DPRD PSI mengkritik Gubernur Anies dan para eksekutif DKI yang tidak transparan dalam anggaran apbd dan menutup akses ke website apbd.jakarta.go.id untuk segera membuka kembali akses untuk publik.

"Gubernur atau eksekutif untuk mengunggah dokumen yang sangat penting ini, sampai hingga level komponennya. Bukan masalah final atau tidak finalnya, karena masyarakat harus terlibat dari prosesnya. Inilah partisipasi dan transparansi sesungguhnya yang harus hadir di tata kelola pemerintahan pemprov DKI Jakarta. Dan seluruh anggota dewan dprd, termasuk PSI sejak dari awal berkomitmen untuk itu" jelas Idrus. Stefan

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top