Tak Terbukti Lakukan Penggelapan Hakim Bebaskan Gusti Gelombang - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Tak Terbukti Lakukan Penggelapan Hakim Bebaskan Gusti Gelombang

Hukum
tak terbukti lakukan penggelapan hakim bebaskan gusti gelombang
Sidang Gusri gelombang

RUANG sidang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendadak senyap. Saat Majelis hakim membacakan amar putusan, satu per satu massa yang dimobilisasi perusahaan kelapa sawit di Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat itu meninggalkan ruang sidang. Kalimat demi kaliman yang dibacakan Hakim Ketua Titik Budi Winarti dengan hakim anggota Iman Santoso dan Iqbal Albanna menggugurkan argumentasi dan tuntutan jasa Penuntut yang tampaknya sejak awal condong ke peruahaan kelapa sawit yang bernama PT Bumitama gunajaya Abadi (PT BGA) itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gusti Gelombang telah didakwa menggelapkan uang insentif untuk Kepala Desa yang bernama Ewan sebesar Rp8 juta. Hakin melihat, bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan jaksa penuntut sangat sumir. Tuduhan jaksa bahwa Gusti Gelombang melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan, tidak terbukti. "Selain itu berdasarkan fakta persidangan kesaksian dari saksi Ewan yang mengatakan tidak menerima uang insentif dianggap meragukan," jelas Majelis Hakim.

Mengapa meragukan? Karena ketika Ewan diminta untuk membubuhkan tana tangan di depan hakim untuk dicocokkan dengan tanda tangan dalam 10 lembar kuitansi, ternyata tanda tangan Ewan berbeda-beda. Pola tanda tangan yang berbeda-beda itu, sama persis dengan tanda tangan Ewan di kuitansi maupun di dalam contoh-contoh yang diuji di Puslabfor yang diajukan penyidik. Akhirnya, karena memang tanda tangan Ewan berbeda-beda, maka itu berarti bahwa pernyataan Ewan bahwa ia tidak menerima uang insentif, sangat diragukan. Hakim memutuskan, Gusti Gelombang dinyatakan ‘bebas’ dari segala tuduhan-tuntutan.

Ketok palu hakim itu disambut dengan tepuk tangan bersahut-sahutan oleh para pendudung Gusti Gelombang serta anggota Koperasi Kompak Maju Bersama. "Pasalnya kasus ini merupakan upaya untuk membungkam perjuangan saya untuk menuntut hak masyarakat. Karena saya melaporkan kasus pencairan kredit dengan tanda tangan fiktif atau palsu anggota koperasi plasma Kompak Maju Bersama. Anggota koperasi harus menanggung angsuran/kredit yang tidak mereka tandatangani sebesar Rp66,4 miliar. Padahal hingga saat ini anggota koperasi tidak menerima lahan plasma yang sebelumnya dijanjikan seluas 2 hektar," kata Gusti Gelombang usai sidang sebagaimana dikutip berbagai media. (AR)

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top