Komas Ham Temukan Beberapa Pelanggaran HAM Atas Peradilan Gusti Gelombang - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Komas Ham Temukan Beberapa Pelanggaran HAM Atas Peradilan Gusti Gelombang

Hukum
komas ham temukan beberapa pelanggaran ham atas peradilan gusti gelombang
Ketrerangan: Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila (ketiga dari kiri) saat berdialog dengan warga dan mahasiswa di Kota Pangkalan Bun.

Megapolitanpos.com: Perusahaan tersebut adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Bumitama Gunajaya Abadi yang berkantor pusat di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha yang masuk kategorti terkaya di Indonesia itu dirasakan telah memenderitakan warga sekitar kebun, terutama yang menjadi anggota koperasi tersebut.

Perusahaan telah memalsukan tandatangan anggota koperasi untuk mencairkan kredit di Bank Niaga sebesar Rp66,4 miliar. Alasan pencairan kredit itu adalah untuk biaya pembangunan lahan plasma untuk anggota koperasi. Di mana setiap anggota koperasi mendapat jatah lahan yang sudah ditanami kelapa sawit (kebun) seluas 2 hektare. T

etapi kenyataannya, sampai kini,warga tidak mendapat luas lahan yang dijanjikan itu. Warga hanya mendapat lahan sawit rata-rata luasnya kuranng dari 1,0 hektar. Malah sebagian besar hanya mendapat 0,8 hektare. Yang menjadi persoalan adalah, lahan tadi awalnya adalah lahan milik masyarakat itu sendiri. Ditambah, kini warga harus menanggung beban yang dirasa sangat memberatkan, yakni menanggung angsuran kredit Rp 66, 4miliar tersebut.

Itulah yang diperjuangkan Gusti Gelombang. Yaitu menyelamatkan anggota koperasi yang harus menanggung hutang bank yang tidak mereka tandatangani. Perjuangan Gusti adalah mencari keadilan dengan cara mengadukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan anggota koperasi. Dan akibat pemalsuan itu justru kini warga yang menanggung beban. Makanya, pada 17 April 2015 Gusti Gelombang mengadukan perkara ini ke Polda Kalimantan Tengah. Tetapi celakanya, perkara tersebut tidak diproses hingga hari ini.

Malah, Gusti Gelombang dipenjarakan dengan rekayasa perkara penggelapan uang Rp8 juta. Kasus yang disebut itu adalah sebuah perstiwa yang terjadi 5 tahun silam, saat Gusti Gelombang bekerja sebagai staf humas di perusahaan tersebut. Komisioner Komnas Ham menilai, telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara, yaitu Penngadilan Negeri Pangkalan Bun. Pengadilan ini telah menyidangkan sebuah perkara sumir (penggelapan Rp8 juta) dengan maksud untuk mengalihkan perkara yang lebih besar, yakni pemalsuan tandatangan untuk kredit Rp66,4 miliar.

Pelanggaran Ham berikutnya adalah dilakukkan oleh Polisi Polda Kalimantan Tengah, yang tidak memproses perkara yang diadukan setahun yang lalu. Sementara polisi di bawahnya yakni Polres Kotawaringin Barat justru memangkap dan memproses hukum Gusti Gelombang. “Hal ini melanggar Undang-Undang nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” kata Siti Noor Laila yang memberi kesaksian di persidangan pada Kamis (31/3/2016). Sambil mengutip pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut, Siti menegaskan, bahwa persidangan Gusti Gelommbang tak boleh dilakukan sebelum perkara yang ia laporkan ke Polda Kalimantan Tengah diproses hingga ada kekuatan hukum tetap. (AR/dh).

Author

Berita Terkait

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top