Ini Klarifikasi Tim Penasehat Hukum Mohammad Fadhlin Akbar, Terkait Laporan Dugaan Korupsi - Megapolitan Pos Online | Jembatan Informasi Masyarakat

Ini Klarifikasi Tim Penasehat Hukum Mohammad Fadhlin Akbar, Terkait Laporan Dugaan Korupsi

Hukum
ini klarifikasi tim penasehat hukum mohammad fadhlin akbar terkait laporan dugaan korupsi
Asep Abdullah Kuasa Hukum Mohammad Fadhlin Albar

MEGAPOLITANPOS.COM, Serang-Ini adalah klarifikasi Tim Penasehat Hukum Mohammad Fadlin Akbar yang diterima megapolitanpos.com berkaitan adanya Laporan Pengaduan dugaan korupsi, Senin ( 29/07/2019 ).

Laporan dilakukan oleh Suhada selaku Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) di Bareskrim Mabes Polri tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa proyek di Dinas Pendidikan, Dinas PUPR serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemprov Banten, dengan pihak Terlapor sebanyak 13 orang yang didalamnya mencoba memaksakan melibatkan nama klien kami Mohammad Fadhlin Akbar, menyikapi laporan pengaduan dan pemberitaan yang tersebut, kami dari Tim Penasehat Hukum MOHAMMAD FADHLIN AKBAR berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami Mohammad Fadhlin Akbar menyampaikan dengan tegas Bantahan terhadap tuduhan yang menyatakan klien kami terlibat dalam beberapa proyek di Dinas Pendidikan Pemda Provinsi Banten karena tuduhan tersebut tidak relevan serta tidak berdasarkan fakta dan merupakan fitnah yang telah mencemarkan nama baik dan kehormatan klien kami oleh karenanya guna menghindari adanya penyesatan opini dikalangan masyarakat melalui Press release ini kami menyampaikan klarifikasi berdasarkan fakta dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami MOHAMMAD FADHLIN AKBAR dengan tegas MEMBANTAH tuduhan keterlibatannya dalam proyek-proyek di Dinas Pendidikan, Dinas PUPR serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemprov Banten sebagaimana yang dituduhkan oleh SUHADA Direktur Eksekutif ALIPP dalam laporan pengaduannya, hal mana meskipun benar klien kami memiliki hubungan hukum sebagai anak dari DR.H.WAHIDIN HALIM selaku Gubernur Banten, NAMUN FAKTANYA sejak DR.H.WAHIDIN HALIM dilantik selaku Gubernur Banten pada tahun 2017 sampai dengan detik ini, klien kami TIDAK PERNAH MELIBATKAN DIRI dan/atau TERLIBAT baik dalam proyek-proyek di Pemprov Banten maupun proyek-proyek di Dinas Pendidikan, Dinas PUPR serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemprov Banten sebagaimana yang dituduhkan oleh SUHADA dalam Laporan pengaduannya di Bareskrim Mabes Polri.

2. Tuduhan keterlibatan klien kami dalam proyek-proyek di Dinas Pemprov Banten adalah TIDAK BERDASAR, TIDAK RELEVAN dan merupakan FITNAH karena FAKTANYA posisi hukum klien tidak pernah terlibat/melibatkan diri baik bertindak sebagai Pengusaha Pelaksana Proyek (pemborong), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas atau pihak pemilik tanah dalam pembebasan lahan, hal mana Klien Kami juga faktanya tidak pernah mengenal, berinteraksi dan memiliki hubungan pekerjaan apapun baik dengan pihak para pejabat dinas di Pemprov Banten maupun dengan pihak perusahaan swasta pelaksana proyek-proyek di Dinas-dinas Pemprov Banten sebagaimana yang dituduhkan dalam laporan pengaduan tersebut.

Kuasa Hukum Mohammad Fadhlin Akbar, Asep Abdullah

Author

MEGAPOLITANPOS.com adalah Media Online yang melayani informasi dan berita dengan lugas, kritis, dan mencerahkan sekaligus mencerdaskan bagi pembaca dengan data dan fakta berita. Media yang menyajikan berita-berita nasional, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi bisnis, olahraga, iptek, gaya hidup, hobi, profil, dan lain sebagainya akan menjadi suguhan menarik, melegakan kehausan akan cinta dunia informasi terkini yang menginspirasi, memberikan inovasi sekaligus sarana aspirasi…

Back to Top