MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Kehadiran ormas Pemuda Pancasila di Pendopo Hadi Negoro jalan Semeru 40 bukan bermaksud membuat tandingan terkait kabar akan ada unjuk rasa oleh LSM GPI pada Senin, (19/04/21) yang meminta Wabub Rahmad Santoso tidak menempati Pendopo RHN. Menurut Henrin Mulad Wiyati selaku Ketua PP Kabupaten Blitar, karena Rahmad Santoso yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati itu adalah sebagai Dewan Penasehat Organisasi Pemuda Pancasila (PP) .

“Begitu PP Blitar mendengar akan ada gerakan yang akan mengusir Wabup, maka kami yang merasa satu kepengurusan di organisasi Pemuda Pancasila bergerak mengamankan, agar tidak terjadi bentrok, ini bentuk solidaritas,”ungkap Mulat.

Lebih lanjut juga disampaikan, kalau Rahmad Santoso menempati Pendopo RHN itu atas permintaan Bupati, dan tidak setiap hari tinggal di komplek pendopo, dan lagi anggaran rumah tangga sebesar Rp.250 juta tidak diambil untuk kepentingan Wakil Bupati, melainkan diserahkan ke Pemkab Blitar.

“Kemarin saat acara silaturahmi dengan media dan LSM kan sudah disampaikan, sementara daripada anggaran buat sewa kontrakan mending Wabub berada di Pendopo,” imbuhnya

Selanjutnya Mulat juga menandaskan Pemuda Pancasila (PP) menyampaikan informasi ke pimpinan yakni ketua PP Jatim M.La Nyala Mataliti, dari laporan itu pengurus datang ke daerah untuk memantau kondisi dilapangan, tujuanya hanya untuk memantau dan menjaga agar situsasi Blitar kondusif.

Sementara itu Jaka Prasetya Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) kepada wartawan Senin petang menyampaikan, dari peristiwa itu kami hanya menyampaikan masalah ini kepada pemerintah tentang fasilitas yang diberikan oleh seorang pejabat daerah Bupati maupun Wakil Bupati yang layak sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Kemudian secara teknik diatur dalam PP 109 khususnya Pasal 6 ayat 1 disebutkan, Kepala Daerah atau wakil kepala daerah masing-masing mendapatkan rumah jabatan atau fasilitas yang layak termasuk fasilitasnya.

“Ketika kami bertemu dengan wakil Bupati disampaikan tidurnya Itu di kursi, sebagai masyarakat kami tidak terima diperlakukan tidak selayaknya, ini Pemerintah Daerah harus ngerti kenapa mereka tidak melaksanakan aturan yang sudah bertahun-tahun tidak dilaksanakan protokoler, kalau Bupati tempatnya di pendopo yang ditempatkan di situ,”ujar Joko.( za/mp )