Eksekutif Dibuat Ketar Ketir Karena Sidang Penandatanganan dokumen Ranwal RPJMD 2021/2026 Molor 

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar- Suasana menjelang sidang Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2021-2026 Sabtu malam (17/04/21), agenda yang dijadwalkan mulai pukul 20.00 WIB ternyata molor hingga pukul 22.22 WIB, sidang baru dimulai dan dipimpin oleh ketua DPRD Suwito Saren Satoto didampingi 3 orang Wakil Ketua, rapat dilakukan secara virtual di Ruang rapat Kantor DPRD kabupaten Blitar.

Hadir malam itu semua ketua fraksi dan anggota 30 orang dari jumlah 50 anggota DPRD, setelah dinyatakan quorum baru dilakukan penandatangananan antara ketua DPRD dengan Bupati.

Suwito Saren Satoto usai rapat mengatakan, Penandatangan Ranwal RPJMD sempat batal pada (16/04/21), hal itu terjadi sebab masih ada yang perlu di evaluasi oleh Banggar dan Bamus untuk menyusun dokumen Ranwal RPJMD yang menurutnya ada penjabaran visi misi Bupati dan wakil Bupati Blitar misalnya tentang sekolah gratis termasuk program panca bakti tani, bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani.

“Setelah semua masuk dalam rencana program kerja antara janji kampanye Bupati yang diselaraskan dengan kemampuan anggaran per tahunnya, kan semuanya jadi lebih jelas membuat Ranwal RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026, seperti program sekolah gratis, nah gratisnya bagaimana, termasuk panca bakti petani, sehingga yang belum masuk pada ranwal kita selaraskan agar masuk, makanya kemarin sempat tertunda karena masih banyak program bupati yang belum masuk, ” ungkapnya.

Selanjutnya dari hasil penandatanganan itu masih harus di evaluasi kembali sampai batas waktu 10 hari, Ranwal RPJMD ini masih bersifat umum, dan masih diperlukan tahapan lagi menyusun ke dalan Perda dan program tersebut harus singkron dengan nota kesepakatan antara Legeslatif dengan Eksekutif.

“Dalam janji politik tentang Pancabakti petani, yang mengangkat isu keberpihakan kepada petani, nah ini bagaimana memikirkan sarana produksi pertanian, nilai tambah kepada petani, on farm dan off farm dan pengolahan hasil sudah disampaikan dalam Ranwal, akan tetapi tidak tercantum didalam RPJMD bagaimana penganggaranya inilah mengapa rapat sampai tertunda,”tandasnya.

Selanjutnya masih butuh strategi bagaimana penganggaran, beban penganggaran dari janji-janji politik Bupati – Wakil Bupat, untuk dibahas selanjutnya ke dalam RPJMD oleh pansus DPRD.

“Pembahasan dokumen Ranwal RPJM nantinya hanya memiliki waktu selama 10 hari. Jika dokumen Ranwal pembahasannya tidak selesai dan tidak ditandatangai antara eksekutif dan legislatif, maka DPRD dianggap setuju,”pungkas Wito. (za/mp)

Leave a Comment