MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Forum Sekertaris Desa ( Fordeksi ) Kabupaten Blitar memprotes kebijakan yang telah menjadi Keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar (Perda No.10 rahun 2019, karena diduga terkesan tebang pilih, Para Sekertaris Desa yang tergabung dalam Forum Sekertaris Desa Indonesia (Forsekdesi) Kabupaten Blitar, mengadukan perihal ini ke kantor DPRD Kabupaten Blitar untuk hearing m menanyakan penerapan Perda no 10 tahun 2019 tentang mutasi Sekdes yang disinyalir menyimpang dari ketentuan akibat ulah oknum.Pengaduan itu berlangsung diruang rapat DPRD Kabupaten Blitar, Jalan Kota Baru no.10. Kanigoro, Selasa (06/04/21) dan diterima oleh Ketu Komisi I MUharam Sulistiono.

Sulistiono usai menerima Forsekdes kepada para awak media mengatakan, Kegiatan ini sebagai bentuk ketidak puasan para Sekdes berkaitan dengan surat yang dikirim mengatas namakan masyarakat yang dikirimkan oleh perwakilan sekdes yang membahas tentang mutasi yang dialami oleh Sekdes Desa Jiwut yang dimutasi menjadi Kasun.

“Atas kondisi ini, apalagi masih dalam disituasi pandemi kita tidak bisa menerima semuanya, hanya enan orang perwakilan yang diperbolehkan memasuki ruangan menemui Komisi I dengan mengundang OPD untuk mengurai permasalahan ini, kami ingin mendengar penjelasan perwakilan, apa yang sebenarnya terjadi, kami berharap agar kondisi desa-desa di Kabupaten Blitar kondusif, sehingga lancar dalam pelayanan kepada masyarakat agar maksimal,”katany.

Sulistiono yang juga dari Fraks PDI perjuangan ini juga mengatakan, karena aturan perda yang ada, mutasi penuruna jabatan dari Sekdes ke Kasun walau tidak menyalahi aturan, namun setidaknya juganharus mempertimbangkan dampak phsikologis, apalagi penurunan jenjang kepegawaianya dari Sekdes menjadi Kasun seperti diDesa Jiwut ini.

“Pertimbangannyakarena ada beberapa pasal menyangkut kebijakan itu, yakni pasal 184 ayat 3 dan pasal 4 bahwa Kepala Desa bisa memutasi jabatan Sekertaris, dengan tetap mempertimbangka dampak sosial seseorang, agar tidak muncul multi tafsir adanya aturan tersebut, karena jabatan Sekdes termasuk kesekertariatan atau bukan,” jlentrehnya.

Untuk itu masih kata Sulis, Perda ini perlu kita evaluasi kembali, karena bahasa hukum ini harus jelas dan saklek, jangan sampai ada muncul penafasiran miring yang bisa mengundang masalah dikemudian hari,” harapnya.

Sementara itu Wakil Sekjen Forsekdesi Kabupaten Blitar, yang juga Sekdes Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi Abdi Prayoga, pihaknya berharap agar masalah ini segera ditindaklanjuti.

“Yang jelaa Perbub yang mengatur secara teknis, mutasi yang sekarang menjadi masalah, dikaji dan dievaluasi.

“Karena Perbub ini juga belum terbit, menindaklanjuti Perda itu, dan Komisi I bisa mendorong agar segera di buat Perbub untuk menindak lanjuti terkait Perda no.10 tahun 2019 itu segera direvisi,” ungkapnya (za.mp)