MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Untuk mendukung pelaksanaan Proyek strategis agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudiaan hari, Walikota Blitar, Kapolres, dan Kajari melakukan Penandatanganan MoU Dan PKS Pendampingan Proyek Strategis Kota Blitar bertempat di ruang Sasana Praja pada Selasa (06/04/21).

Walikota Blitar Drs.Santoso M.Pd dalam sambutannya mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah kota Blitar bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) adalah untuk menghidari dan meminimalisir penyalahgunaan jawabatan dan wewenang, sehingga proyek strategis ini benar benar berjalan sesuai harapan.

“Ini adalah bentuk komitmen Pemkot Blitar untuk melakukan pengawasan dan melakukan tindakan preventif sebelum benar benar masuk proses hukum, untuk itu harus selalu meminta arahan kepada APH, agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” ujar Santoso.

Sementara itu Kapolres Blitar AKBP Yudhi Heri Setiawan menyampaikan, setelah ditandatangani MoU bukan berarti Polri melindungi setiap perbuatan melanggar hukum pada pelaksanaan proyek strategis, bila ada temuan yang mengarah ke tindak pidana korupsi pihaknya akan melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku, namun sebelumnya APH akan melakukan teguran peringatan bila ada kesalahan .

“Bentuk kerjasama ini bukan berarti Polri melindungi,atau konspirasi pelanggaran dalam pekerjaan proyek stratetis, kami akan tetap melaksanakan tupoksi Polri, namun kami akan lakukan lebih dulu adalah memperingatkan bila terjadi kesalahan,”ungkapKapolres.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Bangkit Sormin, pihak dalam kesempatan ini Kejaksaan juga bersesedia melakukan pendampingan terhadap hal lain seperti persoalan penyerobotan tanah aset Pemerintah Kota Blitar.

Seperti pada tahun sebelumnya
2020 ada 5 paket proyek strategis yang perlu pendampingan pada 202,hal ini disampaikan oleh Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan.(Adv/humas/za.mp)