Ketua Bawaslu abdul hakam sholahudin

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Hajat Nasional Pemilu Kada pemilihan Bupati Wakil Bupati sudah semakin mepet, namun kesiapan penyelenggara nampaknya masih belum tercukupi, seperti untuk tanaga sebagai petugas pengawas disetiap TPS.

Perlu diketahui secara geografis kondisi administrasi Kabupaten Blitar terdapat 248 desa kelurahan yang tersebar di 22 Kecamatan, sehingga total tenaga yang dipeelukan sebanyak 2.268 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Abdul Hakam Sholahudin Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Bawaslu) Kabupaten Blitar kepada media ini menjelaskan, sekarang ini pihaknya saat ini akan merekrut 2.268 orang sebagai tenaga Pengawa TPS yang berfungsi nanti pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember nanti (06/10/20).

“Hingga saat ini masing masing pendaftar laki-laki ada 66 pendaftar perempuan sebanyak 81orang,” kata Hakam.

Karena masa pendaftaran yang dibuka sejak tanggal 3 September dan akan berahir pada tanggal 13 Nopember, maka sekarang masih cukup banyak waktu bagi masyarakat Kabupaten Blitar untuk mendaftar mengikuti seleksi.

“Kami telah melakukan tahap penjaringan yang di buka sejak tanggal 3 sampai 15 Oktober mendatang,” jelasnya.

Pihaknya juga menyampaikan, bila masyarakat banyak yang berminat untuk menjadi pengawas TPS. Untuk menghadapi perekrutan tersebut, bawaslu sudah memberikan arahan kepada panwas kecamatan agar perekrutan dilakukan dengan jujur dan secara terbuka.

Abdul Hakam Sholahudin juga menjelaskan, agar bisa mendaftar, maka persyaratan yang harus dipenuhi masuk menjadi Pengawas TPS, yang utama harus warga negara Indonesia (WNI), berdomisili di desa setempat, usia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila, UUD, Bhineka Tunggal Ika cita-cita Proklamasi, tidak pernah dipidana pendidikan minimal SLTA sederajat.

” Bagi calon pelamar harus menyiapkan sejumlah berkas foto copy KTP, salinan ijazah SMA, surat keterangan sehat dari puskesmas, dan pas foto warna,” imbuhnya.

Dan hal yang paling penting bagi pelamar harus paham dan mengetahui tentang kegiatan Pemilihan Umum serta mereka para peserta ini adalah bukan anggota ataupun pengurus partai politik. (za)