MEGAPOLITANPOS.COM: Gabungan berbagai organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan Aliansi-aliansi Daerah menyerukan AKSI NASIONAL:

PEMOGOKAN UMUM RAKYAT INDONESIA yang akan di lakukan pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020.

Seruan Aksi Nasional ini dipicu oleh sikap DPR dan Pemerintah yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. DPR secara diam-diam justru gencar melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi covid-19yang semakin buruk penanganannya, yang berakibat pada pemberhentian kerja (PHK) massal sementara korporasi besar terus mendapat suntikan stimulus. Pembahasan

Omnibus Law dilakukan secara diam-diam dan kucing-kucingan, keterbukaan informasi soal pembahasan sangat terbatas sementara penolakan yang dating dari berbagai pihak tidak didengar dan dindahkan, bahkan informasi terkini bahwa omnibus law akan segera disahkan dalam beberapa hari ke depan sebelum Sidang
Paripurna Penutupan Masa Sidang VI yang terjadwal 8 Oktober nanti.

Keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan ini tercermin dalam ketiba-
tibaan dilangsungkannya Sidang Pengambilan Keputusan Tingkat 1 tadi malam, 3
Oktober 2020. Dalam sidang ini, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pandagan umum di mana menghasilkan suara, 9 dari pandangan mini fraksi 7 diantaranya menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Sementara 2 lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan menolak. Hadir 3 menteri sekaligus di Gedung Senayan, DPR RI di mana Meko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan pendapat mewakili pemerintah yang menunjukkan sudah tidak ada lagi keragu-raguan untuk tidak mengesahkan dan mengundangkannya dalam sidang pengambilan keputusan tingkat 2, paripurna.

Sikap Pemerintah dan DPR yang ngotot untuk meloloskan beleid kontroversial
tersebut semakin membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR hari ini adalah
penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, petani,
nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil lainnya akibat dampak pandemi covid-19
dan krisis ekonomi yang tengah berlangsung.

Dengan Omnibus Law, Pemerintah dan DPR dengan sengaja MENUMBALKAN nasib mayoritas kaum rakyatanya demi kepentingan oligarki dan kaum pemodal!

“Sejak awal Omnibus Law dicetuskan Pemerintah, GEBRAK dan Aliansi-aliansi Daerah telah menyatakan sikap tegas untuk menolak Omnibus Law secara keseluruhan, bukan hanya kluster Ketenagakerjaan. Dalam pandangan kami, Omnibus law Cipta Kerja bukan hanya merugikan kaum buruh, namun juga merugikan kaum tani, masyarakat adat, pemuda, pelajar, mahasiswa, miskin kota, nelayan dan mayoritas rakyat kecil lainnya.” ungkap Nining Elitos dari KASBI (Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia).

Masih menurut Nining Elitos, Alasan Pemerintah atas pembuatan Omnibus Law untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja jelas keliru besar. Sebab pendewaan pada investasi tidak serta merta mendorong penciptaan lapangan kerja. BKPM sendiri mencatat sejak 2013 hingga 2019 investasi yang masuk ke Indonesia terus naik tapi berkorelasi negative dengan penyerapan tenaga kerjanya.

Sebagai gambaran, bila pada 2016 USD 28,96 miliar investasi asing menyerap 951.939 tenaga kerja tapi pada Triwulan I 2019, USD 29,31 miliar investasi hanya menyerap 490.368 tenaga kerja. Sejatinya, Omnibus Law dibuat untuk memberikan karpet merah pada investor dan memperluas kekuasaan oligarki untuk semakin menghisap mayoritas rakyat.

Ilhamsyah dari Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) memperkuat dengan mengatakan Tidak hanya itu, dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam Omnibus Law bakal berdampak pada meningkatnya perampasan tanah dan konflik agraria.

Tanah dan kekayaan agraria lainnya sebagai sumber kehidupan dan kebudayaan
petani dan rakyat Indonesia dijadikan barang dagangan semata, yang dapat diambil atau digusur paksa kapanpun demi kepentingan investor dan kelompok bisnis.

Omnibus Law juga menghidupkan kembali konsep “Domein Verklaring”
pemerintahan kolonial melalui Hak Pengelolaan (HPL) yang bisa memberikan izin
HGU secara langsung 90 tahun kepada korporasi-korporasi perkebunan, pelaku-
pelaku monopoli tanah di Indonesia.

“Situasi akan semakin memperparah gap ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia dimana saat ini saja, 1 (satu) persen orang menguasai 68 persen tanah (termasuk nilai asset tanah).” jelas Ilhamsyah.

GEBRAK menilaigagasan ekonomi mengucur ke bawah (trickle down economy) yang mendasari omnibus law merupakan pembenaran untuk memperkaya oligarki dan memiskinkan mayoritas rakyat. Di antaranya dengan memperburuk kondisi kerja, upah murah, memudahkan PHK, dan merusak lingkungan.

Bagaimana mungkin omnibus law ingin menciptakan lapangan kerja dengan memudahkan PHK? Pasar kerja fleksibel sama dengan memaksa rakyat bekerja dalam perbudakan modern. Rakyat bekerja keras tapi miskin karena keringatnya diperas secara brutal oleh kaum pemodal oleh karena itu, tak ada alasan lain bagi GEBRAK dan Aliansi-aliansi gerakan rakyat di Daerah selain melakukan perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan Omnibus Law.

GEBRAK bersama dengan aliansi-aliasi rakyat di berbagai daerah akan melakukan aksi massa; pemogokan umum selama 3 hari, mulai tanggal 6, 7, dan 8 Oktober di seluruh Kota-kota Indonesia.

Aksi Nasional GEBRAK dan Aliansi gerakan rakyat di Daerah akan berlangsung di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Semarang,
Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kaltim, Makasar, Lampung, Sumsel, Riau, Jambi, Sumut, Sumatera Utara, Batam, NTT, dan organisasi gerakan rakyat lain. (an)