Lombok,NTB(MEGAPOLITANPOS.COM): Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso, menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus pada dua hal, yaitu pengendalian wabah covid-19 dan menjaga tingkat kemampuan usaha serta daya beli masyarakat.

Dua hal ini menjadi kunci utama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari sisi UMKM, pemerintah tengah mengupayakan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,5 juta per orang. Jika hal ini nantinya bisa diperpanjang maka akan semakin banyak UMKM yang terbantu dari sisi modal usaha.

“Pemerintah mulai pikirkan lagi BPUM itu, tapi masih diskusi di internal istana, memang masih banyak alternatif yang bisa dilakukan seperti skim kredit yang lebih ringan bentuk karena terus terang saja APBN kita tidak mungkin kalau selalu berikan hibah yang besar,” kata Agus dalam kunjungan kerja bersama LPDB KUMKM di Lombok, NTB belum lama ini.

Dia mendorong agar koperasi yang menaungi banyak anggota UMKM bisa mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM agar likuiditasnya terpenuhi sehingga kebutuhan anggotanya juga terpenuhi. Menurutnya, dana yang diberikan LPDB-KUMKM memiliki spesial rate yang akan sangat membantu KUMKM.

“Nanti LPDB-KUMKM akan hitung semuanya, kita ingin bisnis UMKM itu maju dan dana bergulir bisa lancar sehingga dapat berputar lagi untuk diberikan ke koperasi lain,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirajaya Kusuma, menyatakan bahwa di wilayahnya ada hampir 4.009 koperasi. Adapun koperasi yang aktif mencapai 2.240 koperasi dan sisanya adalah koperasi tidak aktif.

Untuk membantu UMKM bertahan di era pandemi, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk membeli semua produk-produk UMKM untuk dijadikan paket bantuan kepada masyarakat. Dengan cara ini maka aktifitas ekonomi masyarakat tingkat bawah bisa bergerak.

“Pemerintah NTB tahun 2020 lalu agak sedikit beda dalam mengambil langkah untuk pemulihan ekonomi. Kami melakukan pengadaan sembako senilai Rp250 ribu per paket isinya semuanya itu produk UMKM. Kita beli dan kita salurkan ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak,” kata Wirajaya.

Terkait dengan modal usaha dari koperasi-koperasi di wilayah NTB, dia juga berharap LPDB-KUMKM bisa memberikan dukungannya. Sebab diakui bahwa saat ini salah satu persoalan di koperasi adalah modal usaha yang menipis. Dia juga  berharap agar program BPUM bisa kembali dilanjutkan, lantaran bantuan pemerintah yang sifatnya gratis itu sangat membantu bagi UMKM di wilayahnya.

“Kami harap kehadiran bapak-bapak semua dapat memberikan berkah bagi kami. Sebab di tengah pandemi ini, para pelaku usaha KUMKM mengalami permasalahan penting yakni modal produksi yang berkurang, sehingga omset usahanya juga turun,” pungkasnya.(AL)