Merasa Tak Bersalah Sekdes Ngadirenggo Tolak Mundur Dari Jabatan.

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Karena merasa tidak bersalah dalam menjalankan tugas jabatanya sebagai Sekertaris Desa Ngadirenggo Kecamtan Wlingi Wanita ini ogah melepas jabatan atau mundur memenuhi permintaan Kadesnya sendiri.

Kantor desa Ngadirenggo

Permintaan mundur dari jabatan itu dilapangan masih kontroversi dengan mengatasnamakan pemintaan masyarakat desa
Ngadirenggo.

Rini Dwi Wahyuningsih sebagai Sekertaris desa ini diminta mundur tanpa sebab dan alasan yang jelas, kepada tim liputan media ( 10/02/2021) menjelaskan, secara pribadi pihaknya sudah bekerja menjalankan tugas sesuai tupoksinya, hanya saja isu yang menderanya bahwa dia dituding sebagai penyebar kabar hoax perihal Kades.

“Itu tidak pas bila dikaitkan dengan jabatan, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya sebagai Sekdes, dan itu hanya isu, tuduhan itu tidak mengarah dengan pekerjaan, saya dengar sendiri dari Pak Kades Ngadirenggo bahwa saya dicap tidak mendukung Pemerintahannya,bahkan ada dari LPMD yang menyatakan pada saat pemilihan Kades saya tidak memilih Kades Ngadirenggo sekarang,”ujarnya

Masih kata Rini, selain itu dia juga dituding tidak bisa kerjasama, menguasai Kantor dan semua pekerjaan selalu ditangani sendiri.
Setelah itu muncul selebaran yang beredar di masyarakat yang menyudutkan saya dianggap melecehkan Kades dan meresahkan masyarakat, menjawab pertanyaan wartawan tentang siapa yang membuat selebaran tersebut dan siapa yang mengedarkan, Rini menjawab tidak tahu dan hanya informasi teman Kasun, selebaran telah beredar.

“Saya jalankan tugas dengan baik walau setiap hari ke tempat kerja dari rumah sangat jauh berjarak 12 km, Pak Kades Ngadirenggo sendiri pernah meminta nya mundur dengan alasan masyarakat sudah tidak menyukai saya, dengan tanda tangan warga masyarakat,”ujar Rini menirukan Kades.

Sesuai prosedur bila dirinya harus mundur atau di pecat, seharusnya melalui mekanisme aturan yang ada malalui BPBD dan juga Camat, tetapi waktu Rini bertemu BPD ternyata semua yang dikatakan Kades sebenarnya TTD tersebut tidak bisa jadi bukti sehingga harus di pecat kecuali bila Sekdes melakukan perbuatan melawan hukum seperti korupsi.Dan yang berhak menilai baik buruknya pekerjaan adalah kewenangan Kecamatan, BPMD, dan Inspektorat.

“Intinya saya tidak akan mau mengundurkan diri, sebab masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Desa Ngadirenggo,” jlentrehnya.

Sementara itu Camat Wlingi,Tantowi Jauhari S.P saat di hubungi tim media melalui nomor Phonselnya, Camat mengaku saat itu dirinya belum menerima laporan secara resmi dari pihak desa, sehingga belum bisa ber statement dulu , tetapi yang jelas memang ada isu semacam itu di desa Ngadirenggo dan saya membenarkan.

“Menurut pandangan saya ya ..normatif saja seyampang itu memang sesuai dengan aturannya untuk memberhentikan Sekdes kan memang ada aturannya terpenuhi atau tidak syarat syaratnya kita akan evaluasi,” ucap Camat.

Kalau aspirasi masyarakat dalam menyampaikan sepengetahuan masyarakat, tetapi juga harus melihat aturan yang ada. Dan pihak Camat masih menunggu laporan resmi setelah itu baru pengkajian laporan resminya.

Dilain sisi Kepala Bagian Hukum Beny saat di hubungi media lewat telepon mengatakan dirinya belum bisa berkomentar karena belum mengetahui permasalahanya , tetapi menurutnya biasanya di rapatkan di Dindamade dengan mengundang OPD terkait
[13/2 18.29]

Sedangkan Dindamande yang menaungi urusan perangkat desa, Dwi Nofianto dihubungi belum bisa memberikan keterangan karena tugas luar. (za)

Leave a Comment