Ormas Jangan Ikut-Ikutan Soal Kursi Walikota Di DKI, Jangan-Jangan Terlibat Transaksi Jabatan

MEGAPOLITANPOS.COM. JAKARTA- Gaduh soal kursi walikota di DKI Jakarta dinilai politis, apalagi sampai ada organisasi masyarakat (ormas) yang ikut dalam kegaduhan dan ikut-ikutan mengusulkan nama calon walikota. Penunjukan siapa yang bakal menjabat posisi walikota adalah hak penuh gubernur DKI, ada pun DPRD sebatas memberikan masukan terhadap orang yang dicalonkan oleh gubernur DKI untuk menjabat posisi walikota.

Tugas ormas adalah mengontrol dan penyeimbang jalannya kebijakan pemerintah daerah bukan ikut mengusulkan calon, menjadi tanda tanya besar jika ormas melakukan usulan dan beropini di media sosial, ada apa dibalik kepentingan ormas mengajukan usulan.

Demikian disampaikan, Asep Firmansyah, kooridnator Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Jakarta (IPMJ) dalam siaran persnya di Jakarta pagi ini (12/2).

Menurut Asep, ormas merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Ormas juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial.

“Bukan malah ikut-ikutan dalam kegaduhan jabatan walikota, harus dipertanyakan jika ada ormas yang ikut-ikutan mengusulkan dan menebar opini di media masa. Jangan-jangan ormas tersebut terlibat transaksi jual beli jabatan” kata Asep.

Baca Juga : Yani Wahyu Purwoko dan Arifin Sangat Tepat Jadi Walikota di Jakarta

Masih menurut Asep, Otonomi Daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Memebrikan wewenang khusus, dimana Walikota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diambil dari unsur pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

Pasal 1 angka 3 UU 29/2007 menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Adapun juga pada Pasal 1 angka 10 UU 29/2007 menyatakan bahwa Walikota/bupati adalah kepala pemerintahan kota administrasi/kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

“Jadi dalam UU pun gak ada wewenang ormas mengusulkan nama, apalagi sampai jual nama gubernur pasti bohong itu. Dan perlu ditelusuri kepentingan ormas tersebut dalam mengusulkan nama calon” tegas Asep

COMMENTS

Leave a Comment