Konfirmasi media di kecamatan sutojayan

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019, dalam temuan tersebut regulasi pekerjaan fisik di tujuh Kelurahan ditengarai ada kelebihan bayar sebesar Rp. 229 juta lebih sehingga harus dikembalikan ke Kantor Kas Daerah( KASDA).

Apris Setijowati Kasubag Sungram Kecamatan Sutojayan kepada wartawan mengatakan, terkait bidang pekerjaan di 7 kelurahan yang tersebut, memang ada kesalahan adminatrasi, sehingga harus dipertanggungjawabkan, untuk dikembalikan.

Maman soekrisno sekcam sutojayan

” Sejumlah uang kelebihan bayar itu kami berkuwajiban koordinasi dengan pelaksana tehnis Camat sebelumnya Drs. Rustin Trisetyo Budi SH dan Penanggungjawab, dan Sekcam sebagai Ex ofisio PPTK,” kata Apris.

Sementara itu Drs. Ahmad Basuki Wibowo S.sos, sebagai pejabat baru Camat Sutojayan, menyebutkan
dengan temuan audit BPK bagi organisai profit maupun non profit adalah untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dan langkah perbaikan apa yang harus di lakukan agar organisasi bisa berjalan baik.

“Secara umum setiap penugasan pasti di ikuti dengan evaluasi terhadap kinerjanya dan di dalamnya ada kinerja keuangannya, dan itu domain dari auditor karena audit itu sangat penting untuk di evaluasi secara umum,” katanya.

Dia juga menjelaskan terkait hasil audit BPK tahun anggaran 2018 dan 2019, pihaknya mengaku tidak bisa memberikan keterangan secara langsung, karena takut salah karena belum menjabat sebagai Camat Sutojayan.

“Saya di lantik awal Januari 2020, hasil audit 2018 dan 2019 tidak tahu, keuangan saat itu kalau belum jelas ada yang akan memberi keterangan pak sekcam selaku ex oficio PPTK,” imbuhnya

Sementara mengutip dari hasil audit BPK atas pengendalian sistem interen pada LKPP Tahun Anggaran 2018 No. 69.B/ LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 2 Mei 2019, telah memuat temuan terkait kondisi tersebut pada Kecamatan Sutojayan, yakni bukti pertanggungjawaban atas belanja Rp. 229.243.986,00 tidak dapat ditunjukan.

Terkait kondisi ini Camat Sutojayan, Bendahara Keuangan, dan Bendahara pengeluaran pembantu menjelaskan bahwa PPTK dan Bendahara Pengeluaran dianggap kurang koordinasi dalam melakukan adninistrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan, dan terkesan ceroboh terutama belanja kegiatan Pokmas.

Apris selanjutnya menyampaikan penyelesaian klaim pada tahun 2018, telah di transfer tahun 2019, dan tahun anggaran 2019 sudah di transfer sekitar mei 2020,

Untuk Claim TA 2018 senilai 229.243.986,00 dan tahun 2019 sebesar 10.599.72, dengan adanya temuan dugaan penyimpangan kekurangan volume proyek fisik pada tahun sebelumnya, apris meyakini untuk TA 2020 tidak akan ada temuan terkait audit kinerja keuangan.

“Kami siap pada tahun anggaran 2020 untuk di audit dan hasil temuan pekerjaan Kecamatan Sutojayan akan jadi bahan evaluasi kinerjanya,” pungkasnya. (za)