Asset Kendaraan Dinas Pemkab Blitar Jadi Temuan BPK Jatim

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar– Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, tahun 2019 tentang pinjam pakai kendaraan dinas mobil dan sepeda motor pada Kantor Pemerintah daerah Kabupaten Blitar, menunjukan kecerobohan dan kurang tertibnya sistem administrasi barang aset yang dipinjam pakaikan ke sejumlah lembaga vertikal dan harus segera dilakukan pembenahan sistem dalam regulasi tahun kedepannya.

Tercatat ada puluhan kendaraan dinas berupa sepeda motor dan beberapa unit mobil yang mekanismenya tidak dilakukan melalui system yang benar menurut BPK. Misalnya ada dinas bagian yang meminjamkan kendaraan tidak melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ).

Kepala BPKAD Kabupaten Blitar Khusna Lindarti kepada media ini Selasa (19/01/21), pihaknya mengakui kalau masalah pinjam pakai kendaraan operasional adalah bentuk kecerobohan dan tidak masih belum tertib administrasi, hal ini terbukti masalah tersebut masuk dalam temuan hasil audit BPK 2019.

“Kami mengakui temuan audit oleh BPK, kenyataanya memang ada OPD yang tidak berkoordinasi sebelum menyerahkan kendaraan dinas ke pihak pemohon pinjam pakai kendaraan, ketidak tertiban ini juga menjadi catatan bagi kami untuk melakukan managemen yang baik dan benar” kata Khusna.

Sementara dari hasil temuan BPK Jatim audit 2019 menyebutkan beberapa catatan diantaranya pijam pakai, 20 sepeda motor Kawasaki LX dipinjam pakai sejak tahun 2017 hingga 11 Januar i 2021 ada 12 unit saat cek fisik tidak dapat menunjukan STNK, dan pajak kendaraan mati sejak 2017 dan belum terbayar, serta yang lainnya.

Terkonfirmasi dalam audit Pengurus barang seperti pada Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa perjanjian pinjaman pakai belum diperpanjang karena belum ada pengajuan permintaan perpanjangan dari Polres kabupaten Blitar dan belum ada instruksi dari pimpinan, sedangkan STNK telah diserahkan kepada peminjam bersama dengan penyerahan kendaraan, pengurus barang juga belum pernah berkomunikasi lebih lanjut dengan peminjam terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Apa yang dilakukan Pemkab Blitar ini, BPK Jatim menyatakan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik pasal 157 ayat 1, bahwa pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh peminjam pakai dan Gubernur atau Bupati, Walikota untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang dan peminjam pakai dan pengelola barang untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang.

Masuk dalam catatan pasal 162 ayat 1 ayat 3 ayat 4 dan seterusnya serta pasal 481 yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengurus barang melalui Pemantauan dan penertiban atas kondisi tersebut kepala BPKAD kepala bagian pasrah setda Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pertanian dan tanaman pangan serta Camat Srengat.

Selanjutnya BPK merekomendasikan Kepada Bupati Blitar agar memerintahkan kepala BPKAD dan Bendahara bantuan PPKD untuk lebih optimal dalam meminta LPJ penggunaan hibah dan bansos serta lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah dan bansos bagian kesra setda kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pertanian dan tanaman pangan serta Camat Srengat untuk membuat Nota Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) sebelum hibah disalurkan, dan lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi.(za)

Leave a Comment