Hasil Rakerwil Rekan Indonesia DKI, Selama Masa Pandemi Pengawasan RS harus Lebih Optimal.

MEGAPOLITANPOS.COM. JAKARTA- Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta telah sukses menggelar rapat kerja wilayah (Rakerwil) pada tanggal 17 Januari 2021 di Kantor Rekan Indonesia, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel. Dalam suasana PSBB Ketat se-Jawa Bali yang diterapkan oleh pemrpov DKI Jakarta, rakerwil Rekan indonesia DKI Jakarta hanya dapat diikuti oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari 6 kolekteif Pimpinan Daerah (KPD) Kotamadya/Kabupaten se DKI, Pengurus KPW DKI, Pengurus Nasional, dan peserta peninjau dari KPD Kab. Bekasi, KPD. Kab. Bogor, KPD Kota Tangerang, dan Sekretaris Wilayah Banten. Rakerwil KPW Rekan Indonesia DKI Jakarta dibuka secara resmi oleh Sekretaris Nasional Rekan Indonesia, Adjie Rimbawan.

Rakerwil yang mengangkat tema ““Perluasan dan Perkuat Organisasi Menuju Pembangunan Preventif Dan Promotif Kesehatan Berbasis Partisipasi Aktif Warga” menjadi landasan KPW Rekan Indonesia DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi organisasi, membahas situasi politik kesehatan DKI Jakarta, serta menyusun program kerja yang sesuai dengan rekomendasi evaluasi organisasi dan situasi politik kesehatan DKI Jakarta.

Terkait situasi pelayanan kesehatan, Martha Tiana Hermawan, Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) Rekan Indonesia DKI Jakarta menyebutkan bahwa rakerwil KPW DKI juga membahas situasi terakhir pelayanan kesehatan di DKI Jakarta. Terutama selama masa pandemi covid19 ini, pembahasan dibagi menjadi 4 sesi yaitu ; sistem rujukan, koordinasi antar RS, respon petugas RS, dan ketersediaan fasilitas kesehatan di RS.

“Sistem rujukan praktis tidak berjalan dengan baik, rujukan berjenjang tidak berjalan. RS lebih memilih menyuruh keluarga pasien mencari RS rujukan yang bisa menerima. Padahal dalam pasal 29 ayat 1 UU No 44 Tahun 2009 poin J, yang memiliki kewajiban untuk melakukan rujukan adalah rumah sakit.” ungkap Tian.

Masih menurut Tian, banyak RS dalam situasi pandemi covid ini melakukan rujuk lepas, tanpa menuntaskan observasi penyakitnya terlebih dahulu. Sehingga warga yang sakit akhirnya malah berkeliling kota bersama keluarganya mencari RS yang bisa menerima.

“Terutama RS Swasta, sering kali langsung menganggap warga yang sakit di diagnosa covid19, tanpa didasari hasil swab. Dan parahnya tindakan rujuk lepas tersebut oleh RS, keluarga pasien justru diarahkan ke RSUD khusus covid. Ya jelas oleh RSUD khusus covid tidak dapat diterima karena tidak menggunakan rujukan” jelas Tian.

Demikian juga koordinasi antar RS yang tidak terjalin dengan baik, dimana RS sangat sulit menghubungi SPGDT RS rujukan. Sehingga menjadi hambatan dalam melakukan rujukan.

“Perlu diatur kembali koordinasi antar RS dengan dinkes, sehingga dalam melakukan rujukan tidak terjadi hambatan dalam berkomunikasi antar RS. Yang fatal adalah jika kondisi pasien dalam kondisi darurat dan butuh segera ditangani semetara RS rujukannya susah dihubungi bisa menyebakan kematian pada orang sakit” tandas Tian.

Sementara itu terkait dengan respon petugas di RS juga banyak masalah, terutama petugas di IGD/UGD. Sering kali petugas di IGD/UGD dengan alasan keterbatasan alat atau keterbatasan tempat enggan menerima pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat.

“Padahal rumah sakit tidak diperkenankan untuk menolak memberikan pertolongan dengan berbagai alasan dan tidak boleh meminta uang muka untuk mendapatkan penanganan.’ pungkas Tian.

Tetapi dalam kenyataannya, terjadi kasus penolakan pasien IGD oleh rumah sakit, yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, terdapat aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU Keperawatan Nomor 38 tahun 2014 juga disebutkan bahwa perawat bertanggung jawab dalam penanganan pasien dalam keadan gawat darurat dan sedikit mengancam akan melaporkan ke polisi krn tindakan penolakan akhirnya warga diterima dan dilayani di IGD.

“Bahkan pengurus nasional kami harus meregang nyawa, karena terjadi penolakan di IGD saat pengurus nasional kami kritis karena korban laka lantas. 6 RS menolak menangani, terakhir baru bisa diterima di IGD RSUD Pasar Rebo itu pun setelah ngotot dulu dan menjelas peraturan yang terkait pelayanan IGD. Nahas, nyawa pengrus nasional kami tidak tertolong. Padahal fungsi IGD itu menangani kedaruratannya terlebih dahulu setelah itu baru dirujuk ke RS yang memiliki alat memadai” cerita Tian.

Melihat situasi tersebut, rakerwil Rekan Indonesia DKI Jakarta merekomendasikan agar Rekan Indonesia mendesak pemprov DKI Jakarta untuk lebih optimal lagi dalam melakukan pengawasan terhadap RS. Hal ini agar warga DKI Jakarta benar-benar dapat dipastikan pelayanan kesehatannya terutama dalam kondisi gawat darurat.

“Untuk itu penting DKI segera menghidupkan kembali Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga yang berwenang dan kepanjangan tangan Gubernur untuk mengawasi dan membina RS, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) dan PP Nomor 49 Tahun 2013. Jangan lagi beralasan itu wewenang pusat, karena dalam UU RS dan PP itu diamanatkan kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta” tegas Tian menutup siaran persnya

Leave a Comment